FSPK Jawa Barat Menuntut Polisi Menerbitkan SP3

0
939 views

Senin, 15 April 2013

PerspektifNews, Sumedang — Ratusan anggota Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan (FSPK) Jawa Barat yang tergabung dalam  Konfederasi Serikat Nasional (KSN) dan Partai Rakyat Pekerja (PRP), melakukan aksi ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang hari ini (15/4). Ratusan buruh yang datang dengan menggunakan motor dan mobil tersebut, menuntut penghentian segala bentuk pemberangusan serikat pekerja dan kriminalisasi terhadap pengurus maupun anggota serikat pekerja yang melakukan kegiatan organisasi.

Dalam orasinya, mereka juga meminta Polres Sumedang untuk menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atau menghentikan proses pidana yang dialami beberapa pengurus PEPPSI (Persatuan Perjuangan Pekerja Seluruh Indonesia)-FSPK. Mereka juga meminta agar perusahaan mempekerjakan kembali seluruh anggota PEPPSI-FSPK yang di PHK karena alasan putus kontrak.

Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Yadi Fitriadi, tindakan kriminalisasi terhadap kaum buruh itu dialami oleh sejumlah pengurus PEPPSI, antara lain Dayat Hidayat selaku Ketua, Cep Hermawan selaku Divisi Litbang dan dirinya selaku Divisi Sosial.

Ketiga pengurus PEPPSI itu dilaporkan oleh Kabag Pembinaan Departemen Gudang PT Kahatex, Dudi beberapa bulan lalu. Dudi melaporkan mereka ke Polres Sumedang, karena ketiganya dianggap telah mencemarkan nama baik Dudi dengan menuduh Dudi melakukan pelecehan seksual.

Namun Yadi mengaku bahwa ketiga pengurus PEPPSI tersebut sama sekali tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Dudi telah melakukan pelecehan seksual dalam orasinya. Berdasarkan pengakuannya, mereka menyebut Dudi arogan karena telah melanggar PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang telah disepakati sebelumnya.

“Dari pelaporan itu lah, kami dipanggil oleh Polres sebagai saksi. Bahkan sekarang, status kami dinaikkan menjadi tersangka. Ini lah bentuk kriminalisasi terhadap buruh dan para pengurus organisasi serikat pekerja yang memperjuangkan hak-hak buruh secara normatif,” kata Yadi dalam orasinya.

Dalam aksi demo di PT Kahatex, pihaknya menyampaikan hal-hal yang bersifat normatif, seperti menuntut kenaikan UMK serta penghapusan upah kerja kontrak.

“Jadi yang kita tuntut bersifat normatif, tapi kenapa pihak pengusaha melaporkan tindak pidana. Oleh karena itu, kami meminta Polres untuk menerbitkan SP3 atas kasus ini. Tadinya kami akan demo juga ke Polres, tapi lima orang perwakilan kita sudah beraudiensi dengan Polres. Kita belum bisa bersikap apabila proses hukumnya terus berlanjut. Kita akan menunggu hasil audiensi,” ujarnya.

Mereka juga mengecam ketidakpedulian Dinsosnaker dalam memediasi persoalan buruh dengan pengusaha. Menurut Yadi, pihaknya meminta Dinsosnaker untuk memediasi persoalan 70 buruh yang bekerja sebagai supir. Mereka diputus kontrak kerjanya gara-gara ikut melakukan aksi demo.

“Kita sudah melayangkan surat permohonan mediasi, tapi selalu tidak direspon,” pungkasnya.

Hingga aksi ini selesai, tidak satu pun pejabat Dinsosnaker yang keluar untuk menanggapi tuntutan tersebut

Sumber diambil dari http://www.perspektifnews.com/2435/fspk-jawa-barat-menuntut-polisi-menerbitkan-sp3/

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here