Dukung Perjuangan Petani Kendeng Mempertahankan Tanah Kehidupannya dan Kelestarian Pegunungan Kendeng dari Pabrik Semen

0
92 views
Petani Kendeng dalam aksi #DipasungSemen Jilid II di depan Istana Negara sejak Senin, 13 Maret 2017. Kredit foto: Redaksi

Nomor: 02/DPP-KSN/PS/e/III/17

Dukung Perjuangan Petani Kendeng Mempertahankan

Tanah Kehidupannya dan Kelestarian Pegunungan Kendeng dari Pabrik Semen

 

Sudah tujuh tahun lamanya perjuangan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) berjuang mempertahankan tanah kehidupannya. Warga yang bekerja sebagai petani itu menolak kegiatan penambangan karst untuk pabrik semen PT. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Para petani itu sadar betul kehadiran pabrik semen akan menghancurkan sumber mata air bagi ribuan keluarga dan ribuan hektar sawah.

Pembangunan pabrik semen itu didasari oleh Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) tahun 2010-2030 yang ditetapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati pada 2 Maret 2011 lalu. Sejak awal penyusunan peraturan, petani Kendeng itu merasa tidak dilibatkan, bahkan mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat negara dan preman sewaan perusahaan.

Tidak terhitung berapa kali para petani Kendeng itu melakukan aksi perlawanan. Mulai dari aksi penolakan lokal yang dihadang oleh tentara, hingga mendatangi Istana Negara. Petani Kendeng itu juga melakukan aksi simbolik dengan mengecor kakinya sebagai simbol pemasungan pabrik semen terhadap kehidupan petani pada 12 April 2016 yang lalu. Aksi simbolik #DipasungSemen itu dilakukan kembali sejak Senin, 13 Maret 2017.

Izin pembangunan pabrik semen itu sebetulnya telah dibatalkan lewat putusan peradilan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung pada 5 Oktober 2016 silam. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru mengeluarkan Surat Keputusan baru No. 669.1/30 tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia Tbk di Kabupaten Rembang.

Pemerintah pusat juga tampak tidak memperhatikan keberatan yang diajukan oleh petani Kendeng, maupun hasil PK di Mahkamah Agung. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno saat mendatangi pabrik semen pada 17 Maret 2017 yang lalu mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ditargetkan akan meresmikan pabrik itu pada bulan April 2017. Melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Agus Riyanto, Presiden Joko Widodo tidak pernah meminta penghentian pembangunan pabrik semen.

Tentu kita paham, bahwa pembangunan pabrik semen berdiri di atas kepentingan kelas kapitalis. Dengan ambisi pembangunan mega proyek infrastruktur untuk menopang rantai pasok global (global supply chain), pasokan semen sebagai bahan baku perlu dipastikan ketersediaannya. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga tengah melonjak dalam pertumbuhan kota-kota di dunia, seperti di China dan negara-negara berkembang lainnya, sejak tahun 1950 dan melonjak pesat sejak tahun 2000.

Bias kepentingan kapitalis ini telah meminggirkan kehidupan rakyat petani. Petani yang terusir dari tanah kehidupannya akan dipaksa untuk menjadi pasukan pabrik. Kami, kaum buruh sadar akan asal-usul kami sebelum menjadi robot-robot pabrik. Banyak dari kami yang berasal dari desa, hidup bersama orang tua kami bekerja mengolah lahan. Terbatasnya ketersediaan lahan yang semakin menyusut telah menyempitkan lapangan pekerjaan. Kami dipaksa untuk berbondong-bondong masuk ke dalam pabrik, bekerja dengan menjual tenaga-kerja kami kepada tuan-tuan kapitalis.

Oleh karena itu, atas dasar kesamaan pengalaman hidup, kami dari Konfederasi Serikat Nasional menyatakan:

  1. Mendukung sepenuhnya perjuangan petani Kendeng mempertahankan tanah kehidupannya dan kelestarian Pegunungan Kendeng
  2. Menolak izin dan pengoperasian pabrik semen yang akan memberikan dampak ekologi bagi generasi mendatang
  3. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membatalkan izin baru yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan memberikan perlindungan bagi petani Kendeng yang terus mengalami intimidasi dan represi dari aparat negara dan preman sewaan
  4. Mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menganulir izin yang dikeluarkannya dan meminta maaf kepada publik secara terbuka, dan kepada seluruh warga Kendeng secara khusus.

 

Dari Konfederasi Serikat Nasional untuk rakyat petani Kendeng

Maju, Lawan, Menang!

 

Jakarta, 20 Maret 2017

 

 

Dewan Pimpinan Nasional

Konfederasi Serikat Nasional

Koswara

Presiden

Hermawan Heri Sutantyo

Sekretaris Nasional

 

Narahubung:

Koswara: 0821-1375-9010

Hermawan: 0822-2152-8192

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here