Ratusan ribu, bahkan mungkin lebih dari sejuta, buruh menggelar demonstrasi, tanggal 3 Oktober 2012.  Itu merupakan aksi besar-besaran buruh untuk kedua kalinya dalam kurun waktu delapan bulan terakhir. Pasca reformasi, buruh memang masih terus dihadapkan pada persoalan krusial, terutama dalam konteks eksternal relasi buruh dengan pemerintah dan penguasa. Masalah perburuhan ada di hampir setiap negara. Namun di Indonesia, tuntutan buruh selalu berkaitan dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan. Pembiaran negara terhadap penindasan buruh di berbagai level, praktek outsourcing, dan minimnya upah menjadi persoalan klasik yang terus diperjuangkan buruh.

Kita tidak menutup mata bahwa sebagian besar buruh kita belum memperoleh kehidupan yang layak. Sebagian dari para pekerja bahkan menerima upah di bawah standar minimum yang ditetapkan undang-undang. Dari sekitar 46 juta buruh, 85 persen atau sekitar 39 juta buruh belum mendapatkan upah yang layak. Masalah upah dan dan kesejahteraan buruh tidak lain menjadi pemicu utama konflik. Berdasarkan data PHI dan Jamsos, jumlah perselisihan antara buruh dan industrial bertambah dari tahun 2010  dengan 3.993 kasus ke 4.242 kasus di tahun 2011.

Selain itu, walau dari sisi jumlah buruh mayoritas, namun nilai tawar buruh di Indonesia juga masih sangat rendah. Kondisi itu disebabkan adanya kebijakan outsourcing atau tenaga alih daya yang berlaku di Indonesia. Sebanyak 40-50% tenaga kerja sektor formal di Indonesia berstatus sebagai tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Tenaga kerja sektor formal di Indonesia kini mencapai sekitar 30 jutaan orang, sementara sektor informal bisa mencapai 70 juta orang. Disamping itu, outsourcing telah memasung kebebasan berpolitik para buruh karena pekerja enggan berserikat. Mereka takut dipecat, walaupun sebetulnya tidak ada larangan bagi pekerja outsourcing untuk berorganisasi.

Di Indonesia sendiri, kebebasan berserikat diakui secara formal melalui UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Begitu pula, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi melalui Keppres No. 82 Tahun 1998. Namun, hadirnya berbagai macam aturan itu ternyata bukan jaminan bagi terwujudnya kebebasan berserikat untuk buruh. Union busting/pemberangusan serikat terus terjadi dan korbannya terus berjatuhan.

Sejak tahun 2002 – 2012 ratusan kasus union busting atau pemberangusan serikat buruh. Union busting terjadi tanpa mengenal batas sektor. Di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya, union busting dialami oleh Serikat Pegawai Bank Mandiri, Serikat Pekerja Dok Kodja Bahari, dan Serikat Pekerja PLN, Serikat Pekerja Garuda Indonesia. Kemudian, di sektor media, union busting di antaranya yang dialami oleh Serikat Pekerja Antara, Serikat Pekerja Jakarta News FM, dan Perkumpulan Karyawan Warta Kota (PKWK), Serikat  Karyawan (SEKAR) Indosiar, dan yang terakhir Serikat pekerja Metro TV dengan korban Luviana dkk.

Di sektor Manufaktur dan Jasa juga terjadi  union busting, seperti yang dialami oleh pengurus Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Melia, pengurus Safari Garden Hotel Bogor, PT Karung Nasional, dan pengurus SP LIA Teacher Association (LIATA), Serikat Perjuangan Buruh Indonesai (SPBI) PT. Wakatobi Resort dll. Cara pengusaha melakukan union busting pun bermacam-macam, seperti pemecatan, mutasi, penurunan jabatan dan gaji pengurus serikat buruh, intimidasi dan teror melalui preman.

Selain itu, privatisasi juga menjadi salah satu faktor penindasan baru bagi rakyat pekerja di Indonesia. Privatisasi yang terjadi di semua BUMN di Indonesia dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri (HLN) Indonesia yang terus membengkak. Pada tahun 1985 hutang luar negeri pemerintah sudah mencapai US$ 25.321 Milyar. Tahun 1991 jumlah hutang luar negeri pemerintah sudah membengkak dua kali lipat menjadi US$ 45,725 milyar. Jumlah HLN pemerintah terus bertambah hingga tahun 1995 mencapai US$ 59,588 milyar. Jadi proyek privatisasi sebenarnya tidak terlepas dari proyek menutupi beban hutang yang dipakai rezim developmentalis Orde Baru. Pemasukan hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 menurunkan HLN pemerintah menjadi US$ 53,865 milyar pada tahun 1997.

Pasca orde baru kebijakan privatisasi masih terus dilanjutkan dan tidak dapat dihentikan. Apalagi konsep privatisasi telah masuk menjadi perjanjian antara pemerintah rezim orde baru dengan IMF lewat Letter of Intent (LoI). Pada tahun 1998 pemerintah kembali menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing Cemex. Tahun 1999 pemerintah menjual 9,62%. saham PT Telkom, 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong, dan 49% saham PT Pelindo III investor Australia. Tahun 2001 pemerintah kembali menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo, 11,9% saham PT Telkom. Antara tahun 2002-2006 privatisasi dilanjutkan dengan menjual saham 14 BUMN dengan cara IPO dan strategic sales.

Privatisasi semakin menjadi-jadi ketika tahun 2008. Sekitar 37 BUMN yang diprivatisasi oleh pemerintah untuk mendorong pemasukan negara dan demi menutupi jumlah hutang yang sangat besar. BUMN-BUMN yang diprivatisasi itu antara lain Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya, PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PT Inti, Rukindo, dan Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya, Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri. Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PT
Barata, PT Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, dan Industri Kapal Indonesia.

Pada tahun 2009 BUMN yang sudah masuk program privatisasi sekitar 20 BUMN. Sembilan BUMN menggunakan pola penjualan saham kepada publik (IPO) yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Krakatau Steel, PTPN III, PT PN IV, PTPN VII, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Rekayasa Industri. Tujuh perusahaan dijual dilakukan dengan pola penjualan strategis yaitu PT Rukindo, PT Bahtera Adiguna, PT Industri Sandang, PT Sarana Karya, PT Cambrics Primissima, PT Industri Gelas, PT BNI Tbk, Semen Kupang, Semen Baturaja. Dan privatisasi tiga BUMN Konstruksi, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Waskita Karya.

Sedangkan pada tahun 2010, BUMN yang sudah siap diprivatisasi dan mendapat persetujuan DPR yaitu BUMN PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, dan PT Pembangunan Perumahan (PP). BUMN-BUMN yang juga sudah siap diprivatisasi pada tahun 2010 diantaranya PT PP, kemudian PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PTPN III, PTAdikarya, dan PT Waskita Karya. BUMN-BUMN tersebut sudah siap untuk diprivatisasi karena sudah masuk dan akan dilakukan pembahasan di DPR.

Privatisasi ini tentu saja akan berpengaruh pada ketidakadilan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat Indonesia sendiri. Menurut data saat ini sekitar 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan telah dikuasai oleh modal asing. Hasilnya
90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. secara umum, dampak dari privatisasi layanan publik itu adalah semakin mahalnya dan susahnya masyarakat menjangkau akses kesehatan, air, listrik, pendidikan, dll. Privatisasi semkin menjauhkan pemerintah dari kewajibannya menyejahterakan rakyatnya.

Maka dari itu, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional mengundang kawan-kawan dalam diskusi terbuka terkait dengan agenda perlawanan kaum buruh Indonesia untuk menolak privatisasi, upah murah, outsourcing, dan union busting yang disingkat menjadi TRIKOSUM.

Agenda diskusi terbuka ini akan dilaksanakan:

Hari/tanggal    : Senin/8 Oktober 2012
Pukul                : 14:00-16:00
Tempat             : Auditorium Gedung M, Lantai 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia.

Narasumber
1. Menolak Privatisasi: Ir. Ahmad Daryoko (Presiden Konfederasi Serikat Nasional)
2. Politik Upah Murah dan Union Busting: Anwar Sastro Ma’ruf (Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia)
3. Analisis Ekonomi Politik atas Kepentingan Neoliberalisme Mengenai Kontrak dan Outsourcing: Ken Budha Kusumandaru (Anggota Perhimpunan Rakyat Pekerja)

Moderator: Y. Wasi Gede Puraka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here