Diberangus dan Dikorbankan: Laporan Kondisi HAM Ribuan Pekerja Freeport Indonesia

0
2202
Aksi buruh Freeport di depan Gedung DPR/MPR RI (17/09). Foto: Jurnal Serikat Nasional
Aksi buruh Freeport di depan Gedung DPR/MPR RI (17/09). Foto: Jurnal Serikat Nasional

“Ketika gajah saling bertabrakan, tikus dan kancil mati di antara gajah itu.” Ungkapan itu dapat digunakan untuk menggambarkan situasi buruh Freeport saat ini. Pada 16 Februari 2017, PT. Freeport Indonesia melalui juru bicaranya Riza Pratama mengancam pemerintah Indonesia akan memecat sejumlah pekerjanya. “Jika kami dilarang ekspor, maka besar kemungkinan pengurangan jumlah tenaga kerja akan terus berlangsung,” ujar Riza. CEO Freeport Richard C. Adkerson menambahkan, bahwa perusahaan terpaksa memberhentikan 12.000 dari 30.000 pekerja.

Pemerintah Indonesia mengabaikan ancaman ini. “Jika itu hanyalah ancaman, maka abaikan saja,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution kepada Jakarta Post. Pejabat pemerintah lainnya seperti Luhut Panjaitan lebih jauh mengatakan bahwa ancaman tersebut tidaklah elegan dan ‘kampungan’.

Hari ini, ancaman yang disampaikan perusahaan terjadi. Sekitar 8000 buruh Freeport menghadapi ketidakpastian di saat pemerintah Indonesia masih bernegosiasi terkait divestasi saham Freeport. Perusahaan mengklaim bahwa pemogokan buruh tidak sah (ilegal) yang artinya buruh yang terlibat dianggap mengundurkan diri secara sukarela. Perusahaan terus mengabaikan keabsahan pemogokan dengan memecat seluruh buruh, memaksa untuk mengundurkan diri dan menghentikan upah dan tunjangan.

Perusahaan menolak untuk bernegosiasi dengan serikat buruh yang mencari solusi atas sengketa. Meskipun demikian, buruh Freeport bersikukuh bahwa pemogokan yang dilakukan tidak melanggar hukum. Hingga laporan ini dibuat, para buruh masih bertahan mogok hingga perusahaan setuju untuk merundingkan Furlough dan memenuhi hak buruh.

Buruh Freeport mengalami ketidakpastian hidup akibat pemecatan. Para buruh kehilangan akses layanan kesehatan dan sarana tempat tinggalnya. Perusahaan bukan satu-satunya dalang atas apa yang dialami oleh buruh Freeport. Sejumlah bank memblok rekening buruh tanpa sepengetahuan dan persetujuan buruh. Buntut dari pemecatan adalah pencabutan akses layanan kesehatan BPJS yang berakibat pada kematian sekitar 16 orang.

Tindakan perusahaan juga telah menyebabkan anak-anak buruh yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tidak bisa membayar biaya sekolah. Selain itu, buruh Freeport juga mengalami pengusiran paksa akibat tidak bisa membayar biaya sewa rumah.

Pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh buruh Freeport tidak berhenti sampai di sini. Buruh Freeport juga mengalami kekerasan dari aparat polisi seperti yang terjadi pada pemogokan 19 Agustus 2018 di Check Point. Sebanyak 19 buruh ditangkap menyusul peristiwa kekerasan tersebut. Banyak buruh yang disiksa dalam tahanan polisi. Steven Edward Yawan misalnya, Ia dilaporkan dikurung dalam ruang terisolasi dengan sirkulasi udara yang buruk, tanpa listrik, disiksa menggunakan ular dan dipukuli.

Pada saat laporan ini disusun, sebanyak 9 buruh—termasuk Steven—masih dalam tahanan dan akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Timika. Pada 20 Agustus 2017, polisi dan tentara menghentikan segala aktivitas serikat buruh di kota Timika, menghancurkan tenda-tenda serikat dan membubarkan tempat-tempat berkumpul buruh. Represi aparat tersebut telah menciptakan situasi teror di kota Timika.

Daftar panjang tindakan semena-mena terus bertambah hingga memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara aparat dengan PT. Freeport Indonesia. Hal ini terutama melihat pemerintah yang amat bergantung terhadap bantuan perusahaan, seperti logistik, infrastruktur dan finansial di Papua Barat.

Situasi menjadi lebih rumit seiring dengan konflik yang terjadi di daerah-daerah seperti di Papua Barat. Hal ini seperti saat perusahaan secara berkala mengerahkan aparat polisi dan tentara untuk mengamankan wilayah operasi pertambangan. Pengamanan oleh aparat ini dapat mengarah pada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Namun, sayangnya pelanggaran tersebut jarang mendapat perhatian dari media. Hal ini membuat perusahaan dan negara tidak mengalami tekanan untuk bertanggungjawab dan menginvestigasi peristiwa yang terjadi di Papua.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di atas menunjukan ketidakpatuhan Freeport terhadap, tidak hanya hukum Indonesia, namun juga komitmen menghargai hak asasi manusia. Perusahaan telah gagal untuk memulihkan setiap dampak buruk yang terjadi, baik pada individu, buruh atau masyarakat yang terdampak dari operasi pertambangan. Perusahaan juga telah gagal untuk menjamin perlakuan adil dan penciptaan tempat kerja aman bagi buruhnya, termasuk menjamin kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama.

Kegagalan Pemerintah Melindungi Buruh

Meski pelanggaran-pelanggaran telah banyak terjadi, pemerintah tidak banyak memberikan perhatian terhadap kondisi buruh Freeport. Petugas pengawas dari Dinas Tenaga Kerja tidak banyak melakukan upaya dan tidak menindaklanjuti laporan yang dikirimkan oleh serikat. Menurut UU Ketenagakerjaan, pemberangusan serikat dan penghalangan pemogokan merupakan tindakan kriminal. Hal ini dengan jelas menunjukan bahwa Disnaker bertanggungjawab untuk menginvestigasi dan mengusut manajemen perusahaan terkait laporan yang disampaikan.

Namun, alih-alih menindaklanjuti laporan dari serikat, Menteri Tenaga Kerja melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja justru memfasilitasi mediasi yang tidak sah. Mediasi yang tidak melibatkan buruh itu menghasilkan dampak buruk bagi para pekerja.

Kelalaian juga dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang menolak untuk mengaktifkan status kepesertaan buruh Freeport yang terlibat dalam pemogokan. BPJS Kesehatan terus mengabaikan temuan kematian 16 buruh akibat tidak dapat mengakses layanan kesehatan dan perawatan akibat status kepesertaan yang dinon-aktifkan. Tindakan ini telah melanggar UU SJSN yang mengatur bahwa layanan kesehatan bagi pekerja tetap berlaku selama 6 bulan pasca pemberhentian status kerja.

Hingga saat ini, pemerintahan Jokowi belum memberikan pernyataan apapun terkait kasus dan situasi yang dialami oleh buruh Freeport. Pejabat pemerintah lainnya, seperti Darmin Nasution, Luhut Pandjaitan atau Ignasius Jonan juga tidak memberikan tanggapan apapun. Pemerintah memilih untuk mengabaikan tindakan semena-mena perusahaan terhadap pekerjanya. Pemerintah Indonesia justru mengizinkan Freeport untuk melanjutkan ekspor, alih-alih melakukan sesuatu untuk melindungi hak buruh.

Sudah 9 bulan sejak pemogokan terjadi pada May Day tahun lalu. Mayoritas buruh saat ini bertahan hidup dengan cara bekerja serabutan, mulai dari menjadi tukang ojek, pedagang jalanan, kuli bangunan dan pekerjaan serabutan lainnya. Situasi rentan terus dihadapi oleh buruh Freeport.

Tindakan mendesak harus segera dilakukan untuk menegakan hukum perburuhan dan menjamin pemenuhan hak buruh. Bagaimanapun juga, hak-hak buruh tidak dapat dipinggirkan oleh konflik kepentingan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport.

Unduh laporan kasus buruh Freeport: Diberangus dan Dikorbankan: Laporan Kondisi HAM Ribuan Pekerja Freeport Indonesia

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here