Deklarasi Konfederasi Serikat Nasional

“Kewajiban Solidaritas Kita – Kewajiban Gerakan Buruh Indonesia”

Sekali pun kaum buruh hidup di zaman kemerdekaan nasional, namun ekonomi Indonesia tidak berubah dari ekonomi di masa kolonial, yakni: (1) sebagai sumber bahan baku; (2) sebagai sumber buruh murah; (3) sebagai pasar perdagangan bebas yang mentransformasi rakyat menjadi konsumen; (4) sebagai geo-spasial investasi modal terutama untuk migas, kelistrikan, air dan mineral, telekomunikasi, perkebunan sawit, eksploitasi emas, tembaga, bauksit, batubara,timah, nikel, kelautan. Struktur ekonomi kolonial tersebut kini telah mengalami metamormosa menjadi struktur ekonomi neo-liberal.

Ekonomi neoliberal dengan politiknya yang fasis telah mengubah negara menjadi pasar untuk investasi dan perdagangan bebas; memaksa negara mencabut undang-undang yang memihak rakyat dan sebaliknya membuat undang-undang baru yang membuka pasar bebas; memaksa negara menjual asetnya kepada monopoli dan oligopoli perusahaan raksasa kapitalis; yang disebut trans-national corporation/multi-national corporation sehingga menghancurkan perusahaan negara dan usaha rakyat; memaksa buruh menerima sistem kerja outsourcing dan melarang kebebasan berserikat; memaksa rakyat pekerja menjadi konsumen yang konsumeris guna belanja barang-barang yang meng-alienasi rakyat dari produknya sendiri.

Lemahnya pemerintah Indonesia dewasa ini terhadap struktur ekonomi neo-liberal menyebabkan negara tidak mampu mengolah kekayaan bahan bakunya guna memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia yang 87% adalah buruh laki-laki dan 13% buruh perempuan (Sakernas: 2007). Dengan demikian ekonomi Indonesia tergantung pada kehendak TNC/MNC, sedangkan perusahaan negara yang vital bagi rakyat pekerja seperti telekomunikasi, air telah diprivatisasi sejak awal reformasi. Ancaman lebih besar akan terjadi karena pada tahun mendatang, karena listrik juga akan diprivatisasi. Alhasil, cita-cita Konstitusi Republik Indonesia untuk membangun perusahaan nasional yang mengelola kekayaan negara untuk hajad hidup rakyat semakin jauh dari kenyataan, karena Indonesia telah digadaikan kepada imperialis-neoliberal.

Gerakan rakyat, terutama gerakan buruh multi-sektoral, yang melawan privatisasi, outsourcing, dan secara keseluruhan melawan rezim neoliberal harus menghadapi politik fasis dari pemerintahnya sendiri yang mengabdi kepada imperialis-neoliberal. Mereka habisi kebebasan berserikat kaum buruh, mereka katakan karena “kaum buruh berpolitik” untuk “menghambat kinerja pembangunan industri nasional”, “menghambat pertumbuhan ekonomi domestik”, “membuat investasi modal lari dari Indonesia” dan “telah disusupi kepentingan politik tertentu”. Propaganda yang menyesatkan ini sayang sekali masih dipercaya oleh kaum buruh secara umum, terutama pendukung “serikat kuning”, sehingga mereka belum mendukug gerakan buruh yang progresif. Mereka tak menyadari bahwa pemerintah dan perusahaan kapitalis telah meletakkan beban krisis ekonomi global ke pundak kaum buruh multi-sektoral, agar mereka bekerja rodi, memperpanjang waktu kerjanya dengan kenaikan upah yang hanya menyesuaikan inflasi, dan sewaktu-waktu dapat diPHK. Kaum buruh juga diwajibkan membayar asuransi tenaga kerja dan kesehatan atas nama jaminan sosial, sebagai tipuan penghimpunan dana cash di tengah krisis ekonomi yang diciptakan kaum imperialis-neoliberal pula.

Kita harus telanjangi propaganda tipuan itu dengan memperkeras suara gerakan buruh bahwa krisis ekonomi bukan karena aksi-aksi buruh menuntut upah sejahtera, bukan karena melawan privatisasi-outsourcing, dan bukan karena melawan neoliberalisme, namun karena akumulasi kapitalis yang diputar-kreditkan dalam bentuk barang-barang konsumsi berkelebihan, termasuk property, tidak mengalami reproduksi pesat. Kemacetan sirkulasi reproduksi modal tersebut karena penindasan terhadap kaum buruh sudah mencapai keadaan perbudakan romusha, sehingga mereka bertahan hidup dalam belitan hutang/Kaum buruh di Indonesia hidup dalam belitan utang mencapai hampir lima juta rupiah per bulan (Survey Inkrispena, 2010) demi belanja konsumsi berkelebihan, karena seluruh unsur dari kebutuhan hidup telah dirampas perusahaan kapitalis.

Maka tidak akan ada pembangunan nasional untuk rakyat, terutama kaum buruh, dan reorganisasi produksi, jika kita tidak melakukan nasionalisasi atas perusahaan vital bagi hajad hidup rakyat dan perusahaan-perusahaan pendukungnya, serta melikwidasi perundang-undangan neoliberal. Nasionalisasi perusahaan dijalankan oleh Demokrasi Rakyat –yang di dalamnya terhimpun Komite Ekonomi– yang akan mengontrol keuntungan perusahaan untuk perlindungan sosial hajad hidup rakyat, dan upah sejahtera bagi buruh. Namun demikian nasionalisasi perusahaan vital dan pendukungnya harus dibarengi oleh keadaan negara yang mengabdi kepada rakyat dan bukan kepada TNC/MNC. Jadi tuntutan atas nasionalisasi industri hajad hidup rakyat merupakan saudara kembar dengan perjuangan politik untuk membebaskan negara dari penjajahan imperialis-neoliberal.

Atas dasar pemikiran politik itu, kami mendelarasikan terbentuknya konfederasi multi-sektoral, yang menyatukan solidaritas buruh manufaktur, BUMN, kertas, media, perkebunan, perguruan tinggi, berada dalam kesatuan perjuangan politik di bawah kepemimpinan solidaritas yang jujur dan militan. Kita juga akan mengajak persatuan-persatuan rakyat lainnya membentuk front demokrasi rakyat, menggalang aksi-aksi solidaritas dan pemogokan nasional yang didukung massa luas. Persatuan solidaritas buruh harus merupakan konfederasi yang paling progresif, paling berkesadaran dalam front demokrasi rakyat. Konfederasi Serikat buruh bersama-sama dengan persatuan solidaritas tani merupakan sokoguru dalam perjuangan nasional untuk mewujudkan cita-cita politik Demokrasi Rakyat. Solidaritas buruh juga menggalang front persatuan dengan nelayan, miskin kota dan kaum intelektual yang sejalan dengan cita-cita politik Demokrasi Rakyat. Tanpa Demokrasi Rakyat, di dalam negara yang merdeka dari imperialis dan neoliberalis, kaum buruh tidak akan memperoleh semua hak-haknya untuk sejahtera.

Itulah program politik dan kewajiban konfederasi Serikat Nasional agar menjadi pelopor gerakan rakyat untuk pemerdekaan dari segala bentuk penjajahan imperialis-neoliberal
Jakarta, 11 November 2011

Kami Yang Menyatakan Deklarasi
Konfederasi Serikat Nasional

1. Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis – FSP. BUMNS
2. Federasi Serikat Pekerja Pulp & Kertas Indonesia –FSP2KI
3. Federasi Serikat Pekerja Independent –FSPI Jawa Tengah
4. Federasi Serikat Buruh Kerakyatan – FSBK Jawa Timur
5. Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia – FSPBI Sulawesi Selatan
6. Gabungan Serikat Buruh Nusantara – GSBN Sulawesi Selatan
7. Federasi Serikat Buruh Karya Utama –FSBKU Banten
8. Serikat Buruh Madani –SBM Sidoarjo
9. Serikat Buruh Merdeka –SBM Malang Raya
10. Pergerakan Buruh Perkebunan Independen – PERBUNI Sumatera Utara
11. Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan – FSPK Jawa Barat
12. Federasi Serikat Buruh Kebun Indonesia – Federasi SERBUK Sumatera Utara
13. Perhimpunan Buruh Perkebunan Independen – PERBBUNI Sumatera Utara

Juru Bicara Nasional
Konfederasi Serikat Nasional
Ir. Ahmad Daryoko
Ir. Kgs. Muh. Irzan Zulpakar
Mukhtar Guntur Kilat