Makassar – Puluhan Buruh Kota Makassar yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Untuk Buruh (GERAK BURUH) melakukan unjuk rasa menolak Penetapan Upah Minimum Kota Makassar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Senin, 20 November 2017.

GERAK BURUH yang menyatukan beberapa sektor gerakan mulai dari Buruh, Mahasiswa, NGO, Perempuan dan KMK bersama-sama turun untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait persoalan kaum buruh pada momentum penetapan upah Kota Makasar. Massa aksi menolak penetapan UMP/UMK berdasar pada PP 78 Tahun 2015.

Diberlakukannya PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan membuat kehidupan kaum buruh makin tertekan dalam mendapatkan upah karena peraturan tersebut menjadikan penetapan upah tidak lagi mengacu kepada pencapaian Kehidupan Hidup Layak (KHL) Buruh. Tetapi pemerintah telah menentukan formulasi penetapan upah dengan mengacuh pada produk Domestik Bruto dan Inflasi Nasional.

Pengunjuk rasa menilai PP No. 78 Tahun 2015 sangatlah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003. Oleh sebab itu, formulasi penentuan UMP/UMK ditolak seluruh pekerja/buruh. Namun kemudian dipaksakan untuk diberlakukan pemerintah sebagai formulasi penetapan upah Tahun 2018. GERAK BURUH menganggap penetapan upah Tahun 2018 sebagai upaya pemerintah dan APINDO dalam menjalankan Politik upah murah karena di dalam penetapan upah Tahun 2018 sangat dipaksakan melihat dari proses penetapan upah di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar yang dimana 4 dewan pengupahan WO (Walk Out) dari ruangan sidang namun pemerintah dan APINDO memaksakan untuk menetapkan upah sebesar Rp. 2,7 Juta.

Selain penolakan terhadap penetapan UMP/UMK, pengunjuk rasa juga meneriakkan beberapa tuntutan lain seperti Berlakukan Upah Sundulan Tahun 2018, Cabut PP No. 78 Tahun 2015, Tolak Revisi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan yang bertentangan dengan kepentingan buruh, Hapus Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing serta Magang, dan Berlakukan Upah Layak Nasional (ULN).

Pada saat aksi berlangsung di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, massa aksi diberikan kesempatan bertemu dengan pihak pemerintah. Perwakilan  GERAK BURUH masuk ke dalam ruang aspirasi dan di terima oleh pihak Disnaker Provinsi. Pihak dari Disnaker berjanji akan menyampaikan aspirasi GERAK BURUH kepada Pemeritah Provinsi dan Kemnaker RI. Setelah audensi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, massa aksi kemudian membubarkan diri

Organisasi yang tergabung di Gerakan Rakyat Untuk Buruh (GERAK BURUH) antara lain GSBN – SGBN, FPBN – KSN, KPO-PRP, FMD-SGMK, KOMUNAL, PMII RAYON FAI UMI, PEMBEBASAN, FOSIS UMI, FMK, KAMRI, FORWA MAKASSAR, SRIKANDI, LBH MAKASSAR. (Jabbar)

Akbar – SGBN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here