Buruh Serang Tolak Kenaikan Harga BBM dan Politik Upah Murah

0
694 views

Hari ini Kamis (24/11), ribuan buruh dari berbagai organisasi yang tergabung di Aliansi Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP) Serang melakukan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM sekaligus meminta direvisinya nilai UMK Kabupaten Serang tahun 2015 oleh Bupati. Sedari pagi, ribuan buruh memadati area depan pintu tol Ciujung. Dalam orasinya, Triono menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM menambah berat beban hidup buruh. Mereka pun menuntut diturunkannya kembali harga BBM.

“Seperti kita ketahui bersama, situasi saat ini dimana kebutuhan yang semakin bertambah akibat kenaikan harga BBM yang diumumkan Presiden dan berdampak kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok, sudah jelas angka tersebut masih sangat jauh dari jumlah kebutuhan sehari-hari kaum buruh, maka kami menuntut turunkan kembali harga BBM,” ujar Triono.

Selain itu, mereka menuntut revisi Permenaker No. 13 tahun 2012 serta nilai rekomendasi UMK Kabupaten Serang yang dianggap tidak adil, sehingga menuai protes kaum buruh karena laporan yang dimasukkan oleh Kepala Disnaker Kabupaten Serang masih sangat jauh dari harapan kaum buruh dan tidak sesuai dengan keputusan di Dewan Pengupahan.

“Pada rapat pleno tanggal 19 November 2014, dimana besaran nilai yang diusulkan oleh Apindo Kabupaten Serang pada awalnya mengusulkan angka Rp2.644.200,- dan ketika dalam forum lobi antara pengurus Aliansi SP/SB dengan unsur Apindo tercetus wacana angka Rp2.700.000,- dan dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja Rp. 2.870.900,-. dan belum ada kata sepakat, pada akhir rapat pleno tersebut akan dilakukan komunikasi antara unsur Dewan Pengupahan Kabupaten Serang dan Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang ada di Dewan Pengupahan akan memaksimalkan upaya-upaya untuk mendapatkan satu nilai UMK tahun 2015 yang bisa disepakati bersama,” ujar Giyanto, Orator dari SPN Serang.

Namun, lanjut Giyanto, “Tiba-tiba Bupati Serang mengeluarkan rekomendasi No.561/3460/Disnaker/2014 tertanggal 21 November 2014, seolah-olah Dewan Pengupahan Kabupaten Serang menyerahkan Nilai UMK Kabupaten Serang Ke Bupati adalah hal yang tidak benar, dikarenakan tidak ada kesepakatan mencantumkan hal tersebut, dikarenakan rapat pleno lanjuatan Dewan pengupahan belum diselenggaran. Hal ini terkesan Bupati Serang hanya berpihak kepada Pengusaha.” (Martani)

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here