Buruh Migran ini Diusir Majikan Lantaran Ingin Mengajukan Cuti

0
448
Migrant workers demanding for better working condition in May 1st protest. Photo: Rizal
Migrant workers demanding for better working condition in May 1st protest. Photo: Rizal

Menjelang dini hari, Sasongko Wati berjalan seorang diri mencari tempat pemberhentian bus. Sambil membawa tas besar berisi barang-barangnya, perempuan bertubuh mungil itu berusaha untuk tetap tenang. “Sudah kamu sekarang pergi ke shelter. Mbak May akan segera menjemput kamu ,” kata Yani temannya.

Sulit untuk tetap bersikap tenang ketika seorang buruh migran mendadak diusir begitu saja oleh majikannya di tengah malam hari di negeri ‘orang’. Beruntung bagi Wati yang ikut bergabung dengan serikat buruh migran di Hong Kong. Ia tahu harus berbuat apa ketika menghadapi situasi mendesak seperti yang dialaminya. “Hal pertama yang terlintas adalah menghubungi Yani dan teman-teman serikat buruh migran,” ujar Wati menceritakan kasusnya.

Sabtu (12/05) yang lalu sekitar pukul 23.00, Wati diusir oleh majikannya lantaran tidak mau menandatangani surat pengunduran diri. Pengusiran ini bermula ketika Wati hendak meminta izin cuti untuk pulang ke Indonesia. Menurut Wati, permintaan cuti itu sudah disampaikan sejak Februari.

“Jadi waktu Februari itu aku ditawari perpanjangan kontrak karena Desember 2018 ini kontrak kerjaku habis,” sambung Wati. ‘Saya jawab iya, lalu saya sekalian mengajukan cuti.”

Wati hendak pulang ke Indonesia untuk menghadiri acara wisuda anak perempuannya pada bulan Agustus. Pada awalnya, sang majikan memenuhi permintaan Wati dan menawarkan untuk mengambil cuti selama satu bulan penuh.

Selang tiga bulan, Sabtu malam (12/05) saat Wati menagih janji tersebut, majikannya tiba-tiba berubah pikiran. Wati tidak diizinkan untuk mengambil cuti. “Majikan mengelak, merasa tidak pernah mengatakan akan memberikan cuti.”

Saat Wati pergi ke dapur, majikan mendatanginya dan menawarkan mengambil cuti selama dua minggu saja. Bagi Wati, cuti dua minggu sudah cukup agar setidaknya dapat bertemu dengan anak perempuannya setelah tidak bertemu selama satu tahun.

Menurut Wati, alasan majikannya tidak memberikan izin cuti lantaran khawatir Wati tidak akan kembali ke Hong Kong. Untuk memastikan Wati kembali, majikan lalu menyuruhnya membuat surat pernyataan.

“Karena majikan bilang seperti itu, lalu aku buat surat yang menyatakan saya akan kembali setelah mengambil cuti dua minggu dan bersedia membayar sendiri tiket ke Indonesia.”

Namun, tanpa alasan yang jelas surat itu ditolak oleh majikan. Alih-alih, majikan justru menginginkan isi surat itu berupa pernyataan pengunduran diri. Karena memang tidak ada niat untuk mengundurkan diri, Wati tetap bersikukuh bahwa surat yang ia tulis hanyalah surat pernyataan diri akan kembali bekerja setelah mengambil cuti.

Kesal dengan isi surat yang dibuat oleh Wati, majikannya lalu marah dan mengusir Wati. “Sudah kamu sekarang pergi! Bereskan semua barang-barang kamu,” ujar Wati menirukan ucapan majikan saat mengusirnya.

“Pukul 23.00 aku keluar dari rumah setelah membereskan seluruh barang-barangku. Saat itu aku hanya membawa uang 100 HKD, hanya cukup untuk ongkos naik bis. Aku juga belum mendapatkan gaji bulan April yang harusnya dibayarkan pada hari aku diusir.”

 

Modus Pemecatan Buruh Migran

Menurut Yani, salah satu modus pemecatan dengan memaksakan pengunduran diri adalah untuk menghindari kewajiban majikan memberikan uang penghargaan masa kerja (long service). “Jika pekerja mengajukan surat mengundurkan diri, maka majikan terbebas dari kewajibannya terhadap long service,” kata Yani yang merupakan salah satu pengurus serikat buruh migran di Hong Kong bernama Oi Merah Putih.

Yani  menduga perubahan sikap majikan Wati didasari oleh saran yang diberikan oleh agen penempatan tenaga kerja di Hong Kong. Saat Wati memberikan surat pernyataan pengambilan cuti, surat itu difoto oleh majikan dan dikirimkan ke agen. “Surat itu dirobek oleh majikan karena menurut agen surat itu salah dan harus berisi pernyataan pengunduran diri,” kata Wati.

Menurut Yani, dengan pekerja mengajukan surat pengunduran diri, maka selain majikan terbebas dari kewajibannya, agen juga mendapat keuntungan dengan dapat mengajukan pekerja rumah tangga baru pada majikan tersebut.

Dalam selebaran Your Right as Foreign Domestic Workers in Hong Kong yang diterbitkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Hong Kong (Hong Kong Confederation of Trade Unions/ HKCTU), seorang pekerja berhak atas uang penghargaan masa kerja, sebagaimana diatur dalam Employment Ordinance (UU Ketenagakerjaan, pen)

Syarat hak ini adalah jika pekerja telah bekerja selama 5 tahun berturut-turut dengan majikan yang sama. Hak ini berlaku jika seorang pekerja dipecat atau tidak diperpanjang kontraknya oleh majikan. Uang penghargaan masa kerja ini dihitung dengan rumus: (Gaji bulanan x 2/3) x masa kerja.

Untuk kasus Wati misalnya, maka uang penghargaan masa kerja yang berhak ia terima adalah sebesar 15.582 HKD berdasarkan rumus di atas yaitu (4.410 x 2/3) x 5 tahun 4 bulan.

Kompensasi itu belum dihitung dengan hak-hak lainnya, seperti gaji yang belum dibayar, jatah cuti yang belum digunakan, dan kompensasi pemecatan tanpa pemberitahuan senilai satu bulan gaji, tiket satu kali untuk kepulangan, dan biaya transportasi sebesar 100 HKD.

 

Buruh Migran dan Pengorganisiran Buruh Migran di Hong Kong

“Pengalaman kerja dan hidup di Hong Kong itu tidak semanis status Facebook aku.”

Wati telah bekerja sebagai buruh migran selama 18 tahun. Ia pertama kali berangkat ke Hong Kong pada tahun 1999 ketika berusia 23 tahun, Sebelumnya, Wati sempat berhenti kerja sebagai buruh migran selama tiga tahun, lalu kembali merantau pada 2008 hingga hari ini.

Wati adalah satu di antara 154.738 pekerja domestik asal Indonesia di Hong Kong (AHKA, 2017). Di antara jumlah itu, tidak sedikit yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri di usia yang begitu muda. Tidak jarang pula yang meninggalkan rumahnya ketika anaknya masih dalam usia menyusui.

“Saya pertama kali berangkat pada usia sekitar 23 tahun, selang dua tahun setelah anak saya lahir,” ujar Wati yang kini berusia 44 tahun. “Anak saya dirawat oleh orang tua. Waktu itu saya sempat pulang ketika anak saya masih kecil. Sedih melihat anak saya kurus seperti tidak terawat.”

Kisah serupa juga dialami oleh Yani. Ketika ia berangkat ke Taiwan, anaknya masih dalam usia menyusui. “Waktu di pesawat menuju Taiwan, bajuku basah karena ASI tidak berhenti keluar,” ujarnya.

Salah satu mekanisme bertahan hidup bagi buruh migran adalah dengan berorganisasi. Di Hong Kong, terdapat ratusan organisasi buruh migran, mulai yang mengambil bentuk serikat atau komunitas, seperti komunitas pengajian. Meskipun tidak semua mengambil bentuk serikat buruh, namun organisasi buruh migran yang ada dipayungi oleh Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI).

Wati itu sendiri merupakan anggota Oi Merah Putih, sebuah komunitas fans club Iwan Fals di Hong Kong. Meski berbentuk komunitas, Oi Merah Putih aktif mengangkat dan mengadvokasi isu-isu seputar buruh migran. Oi Merah Putih juga aktif dalam Mover, sebuah posko sosialisasi dan pengaduan terkait hak-hak buruh migran yang dikelola secara bergantian oleh komunitas dan serikat buruh migran.

Lewat organisasi, buruh migran membangun perasaan solidaritas dan jaringan tolong menolong antar sesamanya. “Saya belajar dari pengalaman salah satu temanku yang diusir. Tapi yang dia hubungi itu keluarganya lalu diarahkan ke agen, karena dia engga tahu ke mana menghubungi karena tidak berorganisasi. Beda kalau anggota organisasi, dia tahu harus menghubungi ke mana,” kata Wati.

Organisasi lokal di Hong Kong yang menaruh perhatian pada buruh migran  biasanya mempunyai shelter untuk menampung buruh migran yang sedang berkasus. Salah satunya adalah shelter yang dikelola oleh Mission for Migrant Workers (MFMW). Di shelter itu, buruh migran mendapat perlindungan dan didampingi untuk mengurus kasus yang dialaminya.

Shelter dan organisasi swa-daya untuk buruh migran memainkan peran penting di tengah pelayanan buruk Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk Hong Kong. Dalam banyak kasus, KJRI kurang memainkan peranannya dalam melindungi buruh migran.

“Ketika saya mengirimkan berkas kasus buruh migran yang mengalami biaya penempatan berlebih (overcharging) oleh agen, saya malah disodori formulir pendaftaran peserta pemilu oleh staf KJRI,” ungkap Yani. “Kata staf KJRI, formulir itu harus didahulukan daripada berkas-berkas kasus buruh migran.”

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here