Buruh Menolak Kenaikan Iuran BPJS

0
786
Aksi Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia memprotes Basis Data Terpadu (2017). Foto. SPRI
Aksi Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia memprotes Basis Data Terpadu (2017). Foto. SPRI

Kualitas hidup rakyat semakin menurun dengan meningkatnya biaya kebutuhan hidup. Penghancuran alam akibat aktivitas kapital mengeruk sumber daya turut merusak kesehatan rakyat pekerja. Sementara itu, kenaikan upah semakin tidak berarti berkat PP Pengupahan 78/2015. Di tengah situasi tersebut, pemerintah justru menaikan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rakyat terus disakiti.

Tabel 1 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Alih-alih membiayai penuh perlindungan kesehatan rakyat secara universal, pemerintah mengalihkan tanggung jawabnya kepada hampir seluruh rakyat melalui skema asuransi dengan kontribusi iuran. Pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah hanya menanggung 96,8 juta jiwa sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari 264 juta jiwa populasi penduduk Indonesia. Mayoritas rakyat pekerja harus menanggung sendiri iuran.

Padahal, Basis Data Terpadu (BDT) sebagai acuan penetapan peserta PBI telah terbukti tidak akurat. Selain tidak akurat, kriteria miskin yang digunakan sebagai metode BDT sungguh tidak masuk akal. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dianggap tidak miskin jika pengeluarannya lebih dari Rp. 400.000. Artinya, buruh yang menerima upah minimum dianggap tidak miskin dan sanggup membayar sendiri iuran BPJS dirinya dan keluarganya.

Pembiayaan mayoritas kepesertaan BPJS melalui kontribusi iuran itu dipilih pemerintah lantaran pendapatan negara dianggap tidak cukup untuk menyelenggarakan perlindungan sosial secara universal. Selain itu, alasan penaikan besaran iuran adalah karena BPJS dikatakan terus mengalami defisit hingga Rp. 28 triliun dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

Di lain pihak, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepolisian RI selalu mendapat porsi signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak lima tahun terakhir dibandingkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Alokasi anggaran belanja ini menunjukkan betapa negara tidak memprioritaskan perlindungan sosial.

Tabel 2 Alokasi APBN untuk Belanja Kementerian/ Lembaga (dalam Miliar Rupiah)

Negara seharusnya mampu menerapkan perlindungan sosial universal dengan menanggung iuran seluruh rakyat Indonesia. Jika 264 juta rakyat Indonesia didaftarkan sebagai peserta PBI, maka negara perlu mengalokasikan Rp. 133 triliun/ tahun, atau kurang dari 10% dari Rp. 1.943 triliun pendapatan negara dan hibah (LKPP, 2018). Negara juga dapat memaksa BPJS mengalokasi ulang anggaran insentif 8 anggota direksi dan 7 dewan pengawas BPJS sebesar Rp 50,61 miliar untuk menambah peserta PBI setara dengan 100 ribu orang.

Kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak masuk akal di tengah kualitas pelayanan yang buruk. Suami Ibu Iing meninggal karena terlambat didiagnosa menderita penyakit jantung lantaran pihak RS enggan menggunakan alat yang tepat dalam melakukan diagnosa. Tidak jarang juga didengar peserta PBI yang ditolak dilayani. Sementara itu, Suparni terpaksa menjaminkan sepedar motornya untuk mengambil jenazah ayahnya yang meninggal lantaran Ia tidak bisa membayar denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS.

Kenaikan iuran seharusnya tidak diperlukan ketika BPJS (dan Disnaker) masih gagal dalam mengantisipasi majikan yang lalai. Tidak sedikit kasus perusahaan yang dengan sengaja tidak mendaftarkan pekerjanya atau memotong gaji untuk iuran BPJS namun tidak disetorkan, seperti yang dialami buruh di PT. Anugerah Energitama, PT. CGS Indonesia, PT. Kharisma Sentosa Makassar, atau PT. Nanbu Plastic Indonesia.

Pemerintah wajib untuk memastikan terselenggaranya perlindungan sosial transformatif secara universal yang dibiayai oleh pajak. Meskipun dianggap lebih miskin dibanding Indonesia, Kuba berhasil membebaskan biaya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Kualitas pelayanan kesehatan di ‘negara miskin’ Kuba jauh lebih baik dengan jumlah dokter yang melimpah dibanding negara maju sekalipun.

Atas dasar situasi di atas, Konfederasi Serikat Nasional (KSN) menyatakan sikap:

  1. Menolak sepeser pun kenaikan iuran BPJS Kesehatan
  2. Menuntut negara menyelenggarakan perlindungan sosial transformatif secara universal yang dibiayai oleh pajak
  3. Menuntut negara mereformasi APBN dengan memangkas gaji, insentif dan tunjangan seluruh pejabat negara, melakukan realokasi anggaran Kementerian/ Lembaga serta meningkatkan pendapatan pajak dari orang kaya dan keuntungan industri.
  4. Menuntut negara untuk segera menghentikan politik upah murah dan mencabut PP Pengupahan 78/ 2015.

 

Jakarta, 1 September 2019

Atas nama Konfederasi Serikat Nasional

Hermawan Heri Susantyo

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here