Bukan Hanya Klaster Ketenagakerjaan, Kami Tidak Butuh Seluruh Isi Omnibus Law

0
351

Pada perkembangan terakhir polemik Omnibus Law RUU Cilaka, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk menunda pasal-pasal terkait ketenagakerjaan. Selain itu, dua hari lalu Presiden Jokowi menyusul Puan dengan menyatakan secara resmi akan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan selama pandemi Covid-19.

Kami menilai, pernyataan tersebut hanyalah ‘pemanis’ untuk menenangkan kekhawatiran kelas buruh. Penundaan tidak sama artinya dengan pencabutan. Dalam kata lain, upaya pemiskinan buruh lewat aturan hukum ketenagakerjaan yang semakin fleksibel akan tetap dilanjutkan. Pemerintah hanya perlu menunggu momentum yang tepat untuk membahas klaster ketenagakerjaan.

Pemerintah juga menganggap kita semua hanya khawatir terhadap perluasan status kerja kontrak/ alih daya, jam kerja fleksibel, penghapusan cuti haid dan hak normatif buruh lainnya. Kami dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak butuh seluruh isi maupun 10 klaster lainnya di dalam Omnibus Law RUU Cilaka.

Kata ‘Cipta Kerja’ sebagai judul RUU hanyalah kedok untuk menutupi agenda penjarahan sumber daya alam, pengrusakan lingkungan dan penciptaan barisan buruh lewat perampasan lahan dan ruang hidup rakyat pekerja oleh kelas kapitalis. Substansi Omnibus Law pada dasarnya bertujuan untuk melayani kepentingan investor.

Kami, serikat buruh jelas punya kepentingan atas kelestarian lingkungan dan harmoni alam yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat dan kaum petani dan nelayan. Kami juga menolak seluruh insentif, mulai dari perizinan hingga perpajakan, yang diberikan pemerintah kepada pengusaha/ investor dalam RUU Cilaka.

Kami juga menyesalkan sikap MPBI, yang di dalamnya terdapat KSPI, yang hanya menyoroti soal klaster ketenagakerjaan saja. Sebagai serikat buruh, kepentingan kita bukan hanya aturan-aturan menyangkut hak normatif. Tanpa alam yang lestari, tanpa petani yang menanam padi, serta tanpa nelayan yang menangkap ikan, upah yang kita terima di tempat kerja menjadi tidak berarti. Upah buruh akan semakin ditekan dengan semakin banyaknya lapisan pengangguran akibat penggusuran proyek-proyek infrastruktur yang akan difasilitasi oleh RUU Cilaka.

Kami juga mengutuk tindakan ‘curi kesempatan’ pemerintah yang tetap berupaya mengesahkan RUU Cilakan di tengah pandemi Covid-19 yang mengancam nyawa, khususnya rakyat pekerja. Alih-alih menjalankan tugas semestinya untuk memaksimalkan sumber daya yang dikuasai negara untuk memerangi wabah penyakit, pemerintah malah mengeksploitasi situasi dengan melanjutkan pembahasan RUU Cilaka.

Tindakan pemerintah ini sama saja dengan menambah kemarahan rakyat melihat kelalaian pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19. Kami ingin mengingatkan dampak Covid-19 telah membuat semakin banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, kelaparan serta gelombang PHK—yang telah membuat sejumlah orang depresi hingga bunuh diri. Upaya ‘curi kesempatan’ untuk mengesahkan RUU Cilaka hanya menambah kemarahan dan penderitaan rakyat.

Dengan demikian, kami menyatakan dengan tegas

  • Menolak seluruh isi Omnibus Law RUU Cilaka, dengan atau tanpa klaster ketenagakerjaan.
  • Menuntut pemerintah untuk memfokuskan diri pada pencegahan dan pengobatan penyakit Covid-19.
  • Menuntut pemerintah untuk membebaskan serta menghentikan seluruh tindakan teror terhadap aktivis yang menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kelalaian dan kelambatan pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 dan upaya mengesahkan RUU Cilaka

 

Jakarta, 26 Maret 2020

Konfederasi Serikat Nasional

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here