PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI PERJUANGAN BURUH NASIONAL
(DPP FPBN)

Hak Buruh/Pekerja dalam berserikat diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja pasal 28: “Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Buruh/Pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota.”

Lebih lanjut, pasal 28 juga menyatakan bahwa siapapun dilarang buruh dalam hal “…menjalankan atau tidak menjalankan serikat Buruh/Pekerja dengan cara melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, melakukan mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah, melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, dan melakukan kampanye anti serikat Buruh/Pekerja.”

Pelarangan atas aturan tersebut diancam hukuman penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan hubungan kerja dan status kerja dalam Perburuhan.

Hubungan kerja adalah hubungan antara Buruh dan Perusahaan yang diatur dalam perjanjian kerja. Sedangkan dalam status kerja kita mengenal beberapa hal, diantaranya: “Status kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau yang dikenal sebagai Buruh/Pekerja kontrak.

Status kerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertenu) atau yang dikenal sebagai Buruh/Pekerja tetap. Terakhir, Outsorching atau tenaga alih daya yang didapatkan dari Perusahaan lain sebagai penyalur tenaga kerja. Perlu diketahui Buruh/Pekerja di dalam bekerja tidak dapat diperkirakan kapan selesainya maka Perusahaan tidak boleh memberlakukan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau Buruh/Pekerja kontrak didalam Perusahaannya.

Sedangkan jika Buruh/Pekerja telah bekerja lebih dari 3 (Tiga) tahun, maka Buruh/Pekerja dari PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) harus diangkat menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 90 menjelaskan tentang: “Pengusaha dilarang membayarkan upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur. Perusahaan yang membayarkan upah dibawah UMP (Upah Minimum Provinsi) maka dapat dikenakan sanksi hukuman penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 4 (Empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

Selain itu kewajiban Perusahaan adalah menjamin hak jaminan sosial Buruh/Pekerja yang bekerja didalam Perusahaan. Jaminan sosial merupakan jaminan yang diberikan kepada seseorang atas resiko kerja yang dialaminya dalam bekerja. Kewajiban Perusahaan dalam memenuhi hak jaminan sosial Burh/Pekerja didalam Perusahaannya, antara lain:

  1. Jaminan Pelayanan Kesehatan;
  2. Jaminan Kecelekaan Kerja;
  3. Jaminan Kematian;
  4. dan Jaminan Hari Tua.

SPON (Serikat Pekerja Otomotif Nasional) PT. Kharisma Sentosa yang berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, secara resmi diakui oleh lembaga negara berbadan hukum sebagai serikat Buruh/Pekerja yang berafiliasi dibawah DPP FPBN (Dewan Perwakilan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Nasional) menyatakan sikap:

  1. Menolak pemberangusan serikat
  2. Menolak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Buruh/Pekerja;
  3. Menolak PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) alias Buruh/Pekerja kontrak;
  4. Menolak upah murah dibawah UMP (Upah Minimum Provinsi);
  5. Menuntut hak jaminan sosial berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Andi Alan Nuari

DPP FPBN (Dewan Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Nasional)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here