Berikan Hak – Hak para Fasilitator PNPM Negara Harus Bertanggungjawab Atas Persoalan Ketenagakerjaan

0
684 views

 

PERNYATAAN SIKAP

DEWAN PIMPINAN PUSAT – KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL

( DPP – KSN )

No: 002/PS/DPP-KSN/e/VI/2013

 

Berikan Hak – Hak para Fasilitator PNPM

Negara Harus Bertanggungjawab Atas Persoalan Ketenagakerjaan

 

Salam Rakyat Pekerja,

Pada sabtu 22/6/2013, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi resmi dinaikkan. Bensin naik sebesar dua ribu rupiah menjadi Rp 6.500 per liternya, dan solar naik sebesar seribu rupiah menjadi Rp 5.500 per liternya. Sebagai kompensasinya, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) terhadap 15,5 juta rumah tangga sebesar Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan per satu rumah tangga. Kompensasi itu tentu saja tidak bisa mengimbangi efek kenaikan harga BBM yang segera diikuti oleh kenaikan harga bahan pokok, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Kenaikan harga BBM bersubsidi jelas akan menimbulkan dampak sosial dan menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia. Khususnya di sektor buruh, kenaikan ini tentu saja sangat merugikan karena kenaikan UMP tahun 2012 sebesar 30% tidak berati apa-apa lagi dengan naiknya harga BBM. Bukan hanya itu, kenaikan yang telah ditetapkan tersebut sampai saat ini tidak bisa dinikmati karena banyaknya pengusaha yang mengajukan penangguhan upah dan masih banyaknya pengusaha yang belum menaikkan upah sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sapta Oktohari menilai, upah buruh tidak perlu naik pasca kenaikan harga BBM bersubsidi karena berpotensi menimbulkan kontraksi yang efeknya tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (detik.com, Rabu, 26/6). Kemudian, Menteri Perindustrian, MS Hidayat juga mengatakan, lebih dari 10% kalangan pengusaha dipastikan tidak akan sanggup menanggung beban yang sama, karena awal tahun 2013, mereka sudah harus membayar kenaikan upah minimum yang cukup signifikan dibanding tahun 2012 (shnews.co, Rabu, 26/6). Padahal dalam praktiknya di lapangan, saat ini daya beli pekerja/buruh sudah semakin tergerus akibat inflasi berganda yang dipicu kenaikan harga BBM.

Naiknya harga BBM, belum direalisasikannya kenaikan upah buruh di seluruh pelosok Indonesia, sikap diam pemerintah terhadap pengusaha yang enggan menaikkan upah buruh karena kenaikan harga BBM, hanyalah sedikit gambaran dari lepas tangannya pemerintah terhadap nasib rakyatnya. Fenomena lain dari lepas tangannya pemerintah terhadap nasib rakyatnya di bidang ketenagakerjaan baru-baru ini ialah tidak dibayarnya upah ribuan fasilitator PNPM di seluruh Indonesia selama hampir enam bulan, terhitung sejak Maret 2013 hingga kini. Akibatnya, ada 11.500 keluarga fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan yang terlantar. Sampai hari ini belum ada kejelasan dari pemerintah tentang pemberian upah yang tertunda tersebut.

Tidak adanya kejelasan mengenai pembayaran upah tersebut tentu saja membebani hidup mereka, terutama pasca kenaikan harga BBM. Para fasilitator tersebut tetap harus menjalankan tugas meskipun tidak ada kejelasan mengenai status kerja mereka dan kapan upah akan dibayarkan oleh pemerintah.

Maka dari itu, kami dari Konfederasi Serika Nasional menyatakan sikap:

  1. Mendukung gerakan yang dilakukan para fasilitator PNPM untuk mendapatkan hak-haknya;
  2. Mendukung pemogokan yang akan dilakukan oleh para fasilitator PNPM di seluruh Indonesia;
  3. Menuntut pertanggungjawaban negara untuk menyelesaikan kasus-kasus ketenagakerjaan.

 

Jakarta, 29 Juni 2013

Dewan Pimpinan Pusat – Konfederasi Serikat Nasional

( DPP- KSN )

 

    Wakil Presiden                                                      Sekretaris Jendral

ttd                                                                                ttd

( Muhtar Guntur Kilat )                                              (  Yoan Sutiawan  )

 

 

Bagikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here