Babak Baru Perjuangan Buruh Freeport

0
1154
Aksi buruh Freeport di depan Gedung DPR/MPR RI (17/09). Foto: Jurnal Serikat Nasional
Aksi buruh Freeport di depan Gedung DPR/MPR RI (17/09). Foto: Jurnal Serikat Nasional

Dua bulan terakhir ini membawa kabar baik bagi 8300 buruh Freeport yang telah berjuang sejak akhir 2016 melawan pemecatan sepihak. Mogok kerja yang dilakukan sejak awal tahun 2017 telah dinyatakan sah dalam laporan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Papua, 12 September 2018. Sementara pemecatan dan Furlough juga telah dinyatakan dalam Anjuran Perselisihan PHK oleh Disnakertrans Kabupaten Mimika tidak dapat dibenarkan.

“Lahirnya dua dokumen tersebut, menambah deretan rekomendasi dan desakan yang sebelumnya telah ada dan ditujukan kepada PT Freeport Indonesia seperti yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dan Dewan Jaminan Sosial Nasional,” ujar Nurkholis dalam Konferensi Pers mengenai perkembangan kasus Freeport di kantor Lokataru, 30 Oktober 2018.

Sebelumnya, Komnas HAM tahun lalu telah memberikan rekomendasi bagi PT. Freeport Indonesia untuk mempekerjakan kembali 8300 buruh. Rekomendasi itu menguatkan hasil verifikasi Dewan Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa tindakan menon-aktifkan status kepesertaan BPJS buruh Freeport tidak sah karena PHK belum terjadi.

Dalam kata lain, PT. Freeport Indonesia wajib membatalkan status PHK 8300 buruh. Perusahaan juga wajib mengaktifkan kembali status kepesertaan BPJS, membayar upah dan memberikan kompensasi atas ketidakpastian hidup buruh Freeport selama berkasus.

Adanya sejumlah rekomendasi dan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi negara ini menguatkan bukti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari pemecatan tidak berdasar, penon-aktifan status kepesertaan BPJS hingga menghalang-halangi hak buruh melakukan pemogokan.

Baca juga: Diberangus dan Dikorbankan: Laporan Kondisi HAM Ribuan Pekerja Freeport Indonesia

Perjuangan buruh Freeport mencari keadilan kini menghadapi babak baru. Bukti-bukti hukum yang ada perlu diperkuat dengan tekanan politik terhadap perusahaan. Dalam banyak kasus, perusahaan cenderung bersikeras tidak menaati berbagai rekomendasi, anjuran atau bahkan putusan hukum sekalipun.

Kasus yang dialami oleh buruh pabrik sepatu, PT. Panarub Dwikarya Benoa misalnya, hingga keluarnya rekomendasi dari sidang Komite Kebebasan Berserikat Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) belum bisa memaksa perusahaan bertanggung jawab. Pengalaman serupa juga dialami oleh 237 buruh Toyota Filipina yang masih menghadapi ketidakpastian selama 17 tahun meski tahun 2003 ILO telah mengeluarkan rekomendasi terkait kasus tersebut.

Berbagai anjuran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja sering kali dikangkangi oleh pengusaha. PT. Nanbu Plastics Indonesia hingga kini tidak juga mempekerjakan kembali empat orang buruh dengan status karyawan tetap meski Disnaker telah mengeluarkan anjuran.

Perusahaan selama ini secara vulgar menunjukan sikap yang anti terhadap hukum. Dengan begitu vulgarnya melawan hukum perusahaan mempekerjakan buruh kontrak dan outsourcing selama bertahun-tahun tanpa adanya jeratan hukum bagi pengusaha.

Situasi ini menunjukan bahwa buruh perlu untuk terus menekan perusahaan dengan jalur-jalur non-litigasi: menggalang solidaritas, berkampanye dan terus menggencarkan aksi-aksi.

Para buruh Freeport yang masih bertahan di Jakarta kini menghadapi fase yang krusial, yaitu memastikan perusahaan tunduk pada hukum dan menghormati hak-hak pekerja. Tantangan yang perlu dihadapi adalah bagaimana membangun kekuatan bersama untuk mengadvokasi kasus-kasus pemecatan dan pemberangusan serikat yang banyak terjadi.

Baca juga: Dari Timika ke Jakarta: Kisah Buruh Freeport Membangun Kekuatan

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here