Aliansi Rakyat Menggungat: 7+1 Tuntutan – “Semua atau Tidak Sama Sekali!”

0
313
Kericuhan saat aparat menyerang massa aksi di Bandung (30/10). Foto: Common Creative
Kericuhan saat aparat menyerang massa aksi di Bandung (30/10). Foto: Common Creative

Sepekan sudah gelombang besar aksi protes terjadi di banyak kota di Indonesia. Aksi protes dalam rangka menolak berbagai RUU dan UU buatan penguasa yang akan membunuh demokrasi, menindas rakyat miskin, serta memuluskan penjarahan kekayaan alam dan kerusakan lingkungan.

RUU KUHP akan memunculkan kriminalisasi terhadap rakyat, mengancam hak dan kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan kebebasan berbicara. RUU Pertanahan akan memperlancarkan proses penggusuran tanah rakyat dan berpotensi jadi alat mengkriminalisasi rakyat.

RUU Minerba akan memperlancar izin perusahaan tambang yang selama ini banyak merugikan rakyat dan meruskan lingkungan. RUU Permasyarakatan yang dibuat untuk kepentingan elit politik korup karena akan memperlonggar remisi bagi napi koruptor. RUU Ketenagakerjaan yang berasal desakan pengusaha dan pemerintahan akan mengakomodir kebijakan upah murah dan perluasan pasar tenaga kerja fleksibel yang pasti akan merugikan buruh, RUU KKS akan mengancam privasi. kebebasan berekspresi dan membatasi ruang berinternet bagi rakyat.

Revisi UU KPK dan Pimpinan KPK terbaru pilihan DPR yang termasuk dalam Capim bermasalah dan juga seorang Polisi Aktif merupakan upaya pelemahan KPK. UU SBPB merupakan produk yang akan menguntungkan korporasi pertanian, mencekik leher petani kecil dan berpotensi mengkriminalisasi petani. UU SDA merupakan produk yang melancarkan privatisasi air oleh korporasi dan akan menjadi alat kriminalisasi bagi rakyat. UU PSDN merupakan produk untuk memiliterisasi rakyat dan membuka ruang bagi militer bisa bertindak sewenangwenang terhadap rakyat.

Sedangkan yang urgen dibutuhkan rakyat, RUU PKS sebagai alat untuk penuntasan kekerasan seksual dan pelindung korban, dan RUU PRT sebagai alat untuk melindungi hak pekerja rumah tangga malah belum juga disahkan oleh DPR.

Gelombang aksi protes juga dipicu beberapa tindakan pemerintah dan aparat beberapa waktu sebelumnya. Kekerasan, rasialisme dan diskriminasi terhadap rakyat Papua. Tindakan abuse of powerterhadap aktivis Pro Demokrasi Veronica Koman, Surya Anta, dan para Aktivis Papua. Penindakan terhadap perusahaan pelaku pembakaran hutan yang tidak tegas, padahal telah memakan korban jiwa dan polusi udara berharihari. Kenaikan BPJS dan tarif dasar listrik yang semakin menyusahkan rakyat. Hal-hal tersebut memantik aksi- aksi protes di berbagai daerah. Tak ayal, Pemerintahan Jokowi dan aparatnya dinilai sebagai penerus rezim Orde Baru. Reformasi yang diperjuangkan lebih dari dua dekade lalu telah dibajak.

Sejak tanggal 23 September 2019 secara masif dan konsisten, kaum buruh, petani, mahasiswa,  berbagai komunitas bahkan pelajar turun ke jalan meneriakan protes. Namun tidak ada respon positif pemerintah selain retorika, sebaliknya aparat kepolisian merespon massa aksi dengan kekerasan yang beringas. Pemukulan, pelemparan gas air mata, penangkapan, penahan tak sesuai prosedur hingga penembakan dengan peluru tajam. Akibatnya hingga kini ratusan orang menderita luka-luka, banyak yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, bahkan tiga orang telah meninggal dunia.

Negara hanya menjadi pelayan bagi kemudahan dan kelancaran laju investasi, sementara rakyat dianggap sebagai musuh, yang menghambat, dan hanya diperlukan sebagai buruh dengan upah murah yang menjalankan rodanya saja. Janji-janji Jokowi saat kampanye untuk menuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu hanya jadi bualan selama pemilu. Jendral-jendral pelaku pelanggaran HAM malah menduduki kursi di pemerintahan. Di bawah pemerintahannya pun banyak terjadi pelanggaran HAM terhadap rakyat: yang hingga hari ini bisa kita saksikan, bagaimana aparat menghadapi rakyat. Ini bukan hal baru sebab, TNI maupun Polri lahir dari rahim kekerasan yang sama yaitu militerismenya Orde Baru.

Maka, untuk menjaga eskalasi perjuangan rakyat dan melanjutkan perjuangan tuntutan mendesak rakyat, Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) kembali protes turun ke jalan. Karena ruang formal demokrasi telah dikuasai oligarki, maka jalanan menjadi ruang perjuangan yang konkrit bagi rakyat.

Setidaknya ada 8 tuntutan yang merupakan target minimal untuk perubahan dan tidak bisa ditawar lagi. Semua atau tidak sama sekali! Selama belum menang kita akan penuhi terus jalanan untuk merebut keadilan itu ke tangan rakyat!

  1. Menolak RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan dan RUU KKS. Batalkan UU KPK, UU SBPB dan UU SDA. Cabut UU PSDN. Segara sahkan RUU PKS dan RUU PRT.
  2. Batalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR-RI
  3. Tolak TNI dan Polri menduduki jabatan sipil
  4. Stop militerisme di Papua dan daerah lain. Bebaskan Tahanan Politik Papua
  5. Hentikan kriminalisasi
  6. Hentikan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi. Pidanakan dan cabut izin korporasi pembakar
  7. Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM; termasuk yang berada di lingkaran kekuasaan; pulihkan hakhak korban
  8. Bentuk Tim Independen untuk menginvestigasi dan mengadili aparat pelaku kekerasan

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here