3 Argumen Penyikapan Gerakan Buruh terhadap Perpres Tenaga Kerja Asing

0
512
Polemik Tenaga Kerja Asing, img source: youtube
Polemik Tenaga Kerja Asing, img source: youtube

Keluarnya Perpres no. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) kembali menciptakan pembelahan sikap dan ketidaksepakatan dalam tubuh Gerakan Buruh Indonesia. Di satu sisi, ada elemen gerakan buruh yang melihat bahwa perpres ini adalah legalisasi atas praktek “neo-kolonialisme” karena akan membuat lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi  dikuasai oleh pekerja asing. Pekerja dipaksa untuk berkompetisi secara brutal dalam kondisi lapangan kerja yang semakin terbatas. Sementara dari elemen yang lain, perpres ini perlu disikapi secara hati-hati karena menggunakan retorika “anti neo-kolonialisme” tanpa penjelasan yang muncukupi hanya akan membuat gerakan buruh untuk tergiring pada gagasan chauvinis-rasis. Penerimaan atas gagasan chauvinis rasis berbahaya bagi gerakan buruh itu sendiri karena menggerogoti semangat solidaritas internasional kelas pekerja serta memecah belah kesadaran pekerja kelas untuk melawan kelas kapitalis itu sendiri.

Posisi yang kedua tentu adalah posisi yang kita harapkan dari gerakan buruh. Promosi gagasan “melawan neo-kolonialisme” namun minus kekuatan politik kelas pekerja hanya akan menggiring perlawanan gerakan buruh pada sebatas kompetisi antar faksi kapitalis. Gerakan buruh akan mudah untuk terkooptasi dalam aliansi faksi kapitalis tertentu yang dirugikan dengan pentrasi investasi asing. Dalam pengalaman modern Indonesia, preseden Malari 1974 adalah bukti sejarah dimana retorika anti kolonialisme hanya alat semata bagi konflik elit di lingkaran Suharto untuk melakukan negosiasi ulang terhadap investasi Jepang. Belum lagi dengan keberadaan konstelasi politik sekarang dimana gagasan anti-kolonialisme sempit dengan wacana “anti asing-aseng” digunakan oleh faksi elit tertentu untuk meblisasi dukungan. Besar kemungkinan posisi gerakan buruh yang “anti kolonialisme” justru menjebak gerakan buruh untuk masuk dalam pertarungan elit yang ada.

Yang diperlukan kini adalah membangun narasi yang rasional serta logis bahwa penyikapan terhadap perpres haruslah besifat konsisten untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Untuk itu, menjadi penting kemudian untuk menjangkarkan semangat solidaritas internasional kelas pekerja dengan realitas material yang terngah berlaku sekarang ini. setidaknya ada tiga argument yang dapat diajukan dalam menyikapi perpres ini.

Pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu kondisi material yang melatarbelakangi munculnya kebutuhan akan TKA. Kondisi material ini tentu adalah perkembangan kapitalisme yang berlaku di Indonesia. berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja,[1] mayoritas TKA yang bekerja di Indonesia adalah tenaga professional yang memiliki keahlian tertentu. Dapat dikatakan  bahwa kualitas pekerja yang berasal dari Indonesia mayoritas tidak memiliki kualifikasi sebagai pekerja terampil. Sebagai contoh, jika pekerja profesional Malaysia dengan Indonesia dibandingkan, maka pekerja profesional Malaysia mencapai 20% dari keseluruhan total tenaga kerja domestik. Sementara Indonesia hanya 5% dari seluruh pekerja produktif domestik.[2]

Fakta keras ini setidaknya menunjukan problem mendasar dari buruknya kualitas kapitalisme Indonesia.Kapitalisme yang berlaku selama ini dibangun diatas basis kualitas sumber daya manusia yang rendah. Berdasarkan data BPS per Februari 2017,[3] dari total kurang lebih 124 juta pekerja yang bekerja di Indonesia, kurang lebih hanya 14 juta pekerja yang memiliki latar belakang pergurungan tinggi (akademi/diploma atau universitas). Mayoritas pasar tenaga kerja domestik Indonesia diisi oleh pekerja dengan latar belakang SD sampai dengan SMP. Rendahnya tingkat pendidikan dalam pasar tenaga kerja tentu menjadi kendala struktural dalam mendorong peningkatan kualitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari kondisi ini adalah bagaimana kelas kapitalis Indonesia yang selama ini menguasai negara bersikap sangat pragmatis tanpa memiliki ada proyeksi masa depan mengenai penciptaan ekonomi yang berkualitas. Selain itu, situasi ini memiliki arti politik produksi tertentu. Dalam ranah produksi, rendahnya tingkat pendidikan pekerja menciptakan peluang yang lebih tinggi bagi pemberi kerja untuk bertindak semena-mena. Untuk itu, pengalaman banyak pekerja Indonesia yang mengalami situasi kerja yang tidak layak harus dilihat dalam kondisi structural kapitalisme Indonesia sekarang dimana mayoritas rakyt Indonesia tidak dapat mencicipi bangku pendidikan tinggi.

Kedua, kita perlu pula menyikapi fakta lain yang berkembang yang terkait dengan perpres yakni munculnya sentiment anti Cina. Sentiment ini muncul mengingat Cina akan dianggap sebagai kekuatan yang mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Untuk menjelaskan situasi ini, konteks perkembangan tertentu dari kapitalisme Indonesian menjadi penting. Sentiment anti Cina sangat terkait dengan terjadinya perubahan tren investasi di Indonesia. pada tahun 2015, realisasi investasi Cina meningkat 26% melampaui rata-rata invetasi mereka dalam jangka waktu lima tahun.[4] Peningkatan investasi ini mencapai puncaknya pada tahun 2017 Cina menjadi negara lima besar negara investor yang menanamkan uang nya di Indonesia.[5] Sentimen ini semakin menguat ketika peningkatan investasi Cina berbarengan dengan meningkatnya jumlah TKA Cina di Indonesia. Berdasar data kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TKA Cina mengisi kurang lebih 28% dari total keseluruhan TKA di Indonesia.[6]

Untuk menjawab problem ini, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana investasi Cina beroperasi selama ini. alih-alih melihatnya eksklusif pada pengalaman Indonesia semata, kita harus melakukan perbandingan dengan negara lain yang sudah mengalami investasi Cina. Disini, pengalaman negara-negara benua Afrika dapat menjadi rujukan. Dalam suatu observasi tentang kontribusi perusahaan Cina terhadap ekonomi Afrika, Xiaoyang (2016)[7] menunjukan pada bagaimana operasi perusahaan Cina tidak berbeda dengan keberadaan banyak perusahaan lainya. Logika perhitungan keuntungan-kerugian yang biasa diterapkan perusahaan berlaku juga dalam perusahaan Cina.

Dalam kaitannya investasi dan tenaga kerja di wilayah non-Cina, perusahaan Cina dihadapkan pada dilemma khusus. Dilemma ini sangat terkait dengan proses alih teknologi dari Cina ke negara non-(berbahasa) Cina. Untuk melakukan operasi organisasi, teknologi, serta proses awal produksi, perusahaan Cina tidak dapat menggunakan pekerja lokal karena adanya hambatan bahasa. Diperlukan waktu yang biasanya cukup lama untuk melatih serta memastikan pekerja lokal dapat berbahasa mandarin, khususya untuk kepentinan operasional. Masalahnya kemudian, mempekerjakan pekerja dari Cina langsung memakan biaya yang lebih mahal. Banyak perusahaan tersebut Cina tersebut harus mengalokasi biaya pekerja yang lebih tinggi untuk dapat menarik minat pekerja Cina untuk bekerja di negara lain.[8] Tidak heran jika kemudian tren ketenaga-kerjaan pekerja Cina  di Afrika akan cenderung untuk mengalami perubahan dalam jangka panjang. Banyak perusahaan Cina di Afrika akan menurunkan jumlah pekerja dari Cina hanya sampai maksimal 20% dari keseluruhan posisi kerja di perusahaan Cina tersebut.

Fakta ini setidaknya menunjukan bahwa menyatakan investasi Cina sebagai ancaman bukanlah pernyataan yang koheren karena operasi perusahaan Cina tidak jauh berbeda dengan operasi perusahaan pada umumnya. Menyatakan anti investasi Cina harus diiringi dengan anti investasi dari negara lain yang selama ini beroperasi di Indonesia. Suatu posisi yang menurut saya tidak logis.

Argument ketiga sekaligus yang terakhir, kita perlu memahami bahwa relaksasi kebijakan TKA ini tidak berhubungan dengan upaya struktural untuk mendorong penekanan tingkat upah. Beberapa argument yang muncul dari Gerakan Kiri melihat bahwa perpres akan meningkatkan kompetisi antar pekerja yang dengannya akan menurunkan tingkat upah pekerja secara keseluruhan untuk mempertahankan rezim upah murah.

Walau secara intiutif argumentasi ini benar, namun kita perlu memeriksanya secara lebih mendetail. Tinggi rendahnya tingkat pengupahan bukan sesuatu yang sifatnya sosial-ekonomi semata dimana surplus populasi menjadi satu-satunya faktor upah. Dimensi politik juga sangat menentukan bagaimana tingkat upah berlaku di suatu negara. Pengalaman Cina[9] dan Vietnam[10] dimana dua negara ini mulai memberhentikan kebijakan upah murah untuk mendorong tingkat konsumsi domestik dapat menjadi contoh. Dalam segi murni ekonomi, Kebijakan ini dapat dilihat sebagai respon terhadap pelemahan ekonomi berbasis ekspor karena imbas dari menurunnya permintaan dari negara lain. Namun penjelasan ini tidak mencukupi mengingat fakta bahwa mereka menggunakan sistem sosialisme pasar dimana negara dibawah kekuasaan Partai Komunis sedikit banyak memiliki hubungan dengan keberadaan serta aspirasi kelas pekerja yang terorganisir disana. Hal ini tentu menunjukan bahwa keputusan untuk mendorong peningkatan upah bukan melulu menyikapi situasi ekonomi yang ada, tapi juga terdapat proses politik dimana kepentingan non-kelas kapitalis yang tengah berlaku dibalik peningkatan upah itu sendiri.

Situasi serupa tidak berlaku dalam kondisi Indonesia. Di tengah informasi perihal semakin turunnya tingkat pengangguran,[11] tingkat upah pekerja Indonesia tidak melulu mengalami peningkatan. Jika merujuk dengan mekanisme ekonomi sebagaimana yang berlaku, tentu turunnya pengangguran akan berdampak pada perbaikan upah karena akan meningkatkan penawaran terhadap pekerja. Fakta mengenai buruknya tingkat upah Indonesia dapat dilihat dari sajian data Economist berikut dimana tingkat upah pekerja manufaktur Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lain.

perbandingan upah manufaktur
Perbandingan upah per jam buruh di Indonesia dengan negara lain. sumber: bloomberg

Implikasinya tentu kita tidak dapat melihat hubungan sebab-akibat yang langsung antara tingkat upah dengan keberadaan TKA nanti. Faktor politik akan lebih berperan dalam mempengaruhi bagaimana tingkat upah akan bergerak naik. Dalam kondisi kekuasaan kelas kapitalis yang berkuasa sekarang, penetapan tingkat upah yang rendah pun dapat terjadi terlepas dari banyak tidaknya jumlah TKA yang ada. Oleh karenanya, tingkatan upah lebih merupakan hasil dari perjuangan politik kelas pekerja dibandindingkan dengan kondisi natural ekonomi itu sendiri.

Dari tiga argument ini, setidaknya kita dapat menyimpulkan tiga posisi yang penting bagi gerakan buruh dalam menyikapi perpres TKA ini. 1) gerakan buruh harus mulai menuntut negara untuk menyelenggarakan pendidikan gratis sampai dengan perguruan tinggi. Lemahnya kualitas ekonomi Indonesia yang berbasiskan pekerja dengan mutu pendidikan yang rendah adalah kondisi struktural yang memunculkan kebutuhan TKA yang mayoritas adalah pekerja professional. Tuntutan ini tentu adalah lompatan kualitatif yang sangat diperlukan bagi gerakan buruh untuk keluar dari cara pandang ekonomistik yang selama ini membatasi kapasitas politik gerakan buruh itu sendiri; 2) Gerakan buruh harus menuntut pemerintah untuk mewajibkan seluruh TKA agar berada dalam ketentuan serta aturan UU Ketenagakerjaan yang berlaku. hal ini mengingat para TKA tersebut memiliki kerentanan yang sama degan pekerja Indonesia. Apakah perusahaan tersebut dari Cina atau negara lain, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA akan beroperasi lazimnya perusahaan kapitalis. Selain potensi pengorganisiran, dengan memasukan TKA dalam peraturan UUK yang sama, para TKA tersebut akan memiliki jaminan hak yang sama dengan pekerja dalam negeri. 3) Gerakan buruh harus melakukan penolakan terhadap Perpres ini. Perpres tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap TKA. Ruang untuk pengorganisiran dalam rangka perlindungan pun semakin kecil karena Perpres ini tidak mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia buat TKA. Landasan hukum teknis untuk mengatur TKA yakni Permenaker 16/2015 periode Menteri Hanif Dhakiri justru tidak memberikan ketentuan yang jelas perihal pelatihan berbahasa Indonesia bagi TKA. Padahal dalam perpres sebelumnya, Perpres 7/2014, terdapat ketentuan agar TKA mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari tenaga kerja pendamping yang merupakan warga negara Indonesia. Apa yang tergambar disini adalah Perprese menempatkan TKA sebagai entitas hukum yang berbeda dengan pekerja Indonesia secara keseluruhan. Posisi ini tentu berpotensi untuk menjadikan TKA sebagai instrument perusahaan untuk memecah belah perjuangan buruh yang tentu menciptakan friksi serta konflik di kalangan pekerja itu sendiri. Penolakan terhadap perpres menjadi penting agar tidak ada ruang untuk pemecahbelahan kesadaran pekerja oleh pihak kapitalis karena baik TKA atau pekerja Indonesia, mereka sama-sama merasakan kontradiksi produksi kapitalisme di perusahaan.

Penulis: Muhammad Ridha (Anggota FSBKU – KSN)

[1] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3902993/tenaga-kerja-asing-mudah-masuk-indonesia-apa-kata-pengusaha

[2] https://economy.okezone.com/read/2016/02/27/320/1322907/jumlah-tenaga-kerja-profesional-di-ri-kalah-dengan-malaysia#lastread

[3] https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/05/1909/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008-2017.html

[4] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3153572/meningkat-26-realisasi-investasi-china-di-2015-lampaui-rata-rata-5-tahun

[5] https://ekbis.sindonews.com/read/1224240/34/investasi-china-di-indonesia-terus-meningkat-1501065490

[6] https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/17/171733726/jumlah-tenaga-kerja-asing-dari-china-di-indonesia-tertinggi-sejak

[7] Xiaoyang, Tang, Does Chinese Employment Benefit Africans? Investigating Chinese Enterprises and their Operations in Africa. African Studies Quarterly, Vol 16 (3-4). 107-128.

[8] Ibid, hal. 110

[9] https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/pdf/das.pdf

[10] https://www.aseantoday.com/2016/06/vietnam-time-to-stop-the-delusion-of-cheap-labour/

[11] https://economy.okezone.com/read/2017/10/19/320/1798361/top-3-tahun-jokowi-jk-tingkat-pengangguran-catat-rekor-terendah

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here