Berita Federasi Anggota »

Aparat Keamanan Serang Massa Buruh Tangerang

12 December 2014 – 11:18 am | 1,042 views

Pada hari kamis (11/12), aksi Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) yang berlangsung di Kantor Bupati Tangerang berakhir ricuh. Hal itu terjadi di tengah para peserta aksi sedang menikmati lagu-lagu. Tiba-tiba terjadi dorongan dari satpol PP …

Read the full story »
Wacana

Kategori ini berisi penjelasan mengenai situasi tertentu.

Dokumentasi
Buku
Editorial
Kegiatan

Pernyataan Sikap »

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Upah Buruh Masih Tetap Murah

20 October 2015 – 10:38 am | 383 views

PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL

Nomor : 051/DPP-KSN/X/2015

(Dalam Peringatan Satu Tahun Pemerintahan Jokowi JK)

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Upah Buruh Masih Tetap Murah
Mundurnya Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan Hak Dasar Rakyat.

Salam Hangat Penuh Solidaritas…

Dalam satu tahun pemerintahannya ini rezim jokowi-Jk berbagai kebijakan anti rakyat sudah mulai dijalankan secara efektif, padahal Jokowi dipromosikan sebagai presiden yang pro-rakyat, demokratis dan dekat dengan rakyat. Jokowi-Jk yang disebut sebagai presidennya ‘wong cilik’ pada saat pertama kemunculannya dan digadang-gadang sebagai presiden yang akan membawa perubahan besar pada bangsa ini, akan tetapi hari ini malah banyak membuat kebijakan-kebijakan sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat. Yang akhirnya semakin menjelaskan bahwa dirinya adalah pro neoliberalisasi

Sebagaimana di ketahui oleh seluruh rakyat, belum genap sebulan dilantik menjadi presiden, November 2014 Jokowi melakukan kunjungan internasional pertamanya sebagai presiden dan berpidato di forum international Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Dalam pidatonya, secara terang Jokowi mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, bahkan untuk memperlancar hal tersebut, Jokowi bersedia menawarkan bantuan dalam kemudahan pembebasan lahan, sumber bahan baku yang berlimpah, menawarkan tenaga kerja murah.

Masih di bulan yang sama, tepat sehari setelah kembali dari kunjungan internasionalnya, Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi hingga mencapai 30%. Kenaikan ini langsung berimbas pada harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, serta naiknya tarif transportasi. Meskipun harga BBM kembali turun per 20 Januari 2015, namun harga-harga kebutuhan pokok dan sarana transportasi yang terlanjur naik tetap tidak kembali ke harga normal. Menaikkan harga TDL dan upaya pelemahan dan penggembosan gerakan pemberantasan Korupsi yaitu adanya kasus kriminalisasi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Jokowi mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Sementara di ketahui Budi Gunawan adalah salah satu Jenderal Polisi yang memiliki rekening gendut dan diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Pemerintahan Jokowi-JK yang memasuki tahun pertama juga memberikan tanda-tanda bekerja dan membuat kebijakan tidak sedikitpun untuk mengembalikan dan membangun kedaulatan rakyat dan bangsa Indonesia secara ekonomi, politik dan kebudayaan dari monopoli modal asing, dari kaum kapitalis dan tuan tanah besar sebagaimana yang di gembar gemborkan dalam Nawacita dan Trisaktinya.

Sejak Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I hingga Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV, pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla memberikan insentif dan kemudahan bagi para pemilik modal untuk berinvestasi di Indonesia. Peningkatan investasi untuk memulihkan perekonomian Indonesia selalu menjadi alasan utama bagi pemerintah dalam memberikan kemudahan. Namun ketika menyorot persoalan perlindungan terhadap rakyat, khususnya pengupahan bagi buruh/pekerja, yang sebenarnya dapat merangsang daya beli masyarakat dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi, namun pemerintah malah tetap melanggengkan politik upah murah.

Bagi kaum buruh, Jokowi-JK dalam satu tahun pemerintahannya juga belum memberikan hal positif baru bagi kaum buruh di Indonesia. SBY selama 10 tahun berkuasa telah meletakkan skema kebijakan yang secara sistematis membuat upah kaum buruh di Indonesia selalu murah. Inpres 09/2013 tentang pembatasan upah minimum, Kepmen 07/2013 tentang upah minimum adalah kebijakan terakhir di era pemerintahan SBY yang terbukti efektif menghambat laju kenaikan upah bagi kaum buruh.

Belum cukup dengan kebijakan pembatasan upah, pemerintahan Jokowi-JK rencana mengesahkan Rencangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang isunya di undang tanggal 15 Oktober 2015

Dengan formula penghitungan upah minimum. Dalam RPP Pengupahan dengan system Pengupahan yang selama ini berjalan masih saja mengakomodasi upah murah. Sehingga solusi yang tepat bagi pengupahan di Indonesia adalah buat Undang-undang baru untuk menggantikan UU ketenagakerjaan yang sekarang berlaku karena semua UU tidak ubahnya mengabdi pada kepentingan pemodal.

Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK jaminan kepastian kerja (dihapuskannya sistem kerja kontrak jangka pendek dan outsiurcing) dan union busting juga belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, Jaminan sosial masih terbatas, lapangan kerja yang masih sempit, perampasan tanah, upah murah tanpa perlindungan dari pemerintah masih terus berjalan.

Dengan demikian, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional (DPP-KSN) salah satu Konfederasi Serikat Buruh Indonesia dalam momentum 1 tahun Pemerintahan Jokowi-JK, pada 20 Oktober 2015 besok, menilai bahwa pemerintahan belum memberikan kepastian dan Jaminan untuk memberantas Korupsi, memenuhi hak dasar Rakyat, upah layak, menghapus sistem Kerja kontrak / outsourcing, kebebasan berserikat dan Jaminan sosial. Maka dengan ini kami menyatakan sikap :

  1. Menolak segala bentuk kebijakan pemerintah yang melanggengkan politik upah murah dan mendesak Pemerintah membuast system Pengupahan yang mecerminkan kelayakan hidup
  2. Cabut UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) dan berikan kepastian jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
  3. Tolak Privatisasi aset-aset negara dan menuntut dihentikannya liberalisasi perdagangan dan liberalisasi diberbagai bidang ekonomi.
  4. Berantas Korupsi dan hentikan kriminalisasi terhadap rakyat yang melawan Korupsi dan Hentikan Kekerasan terhadap rakyat yang berjuang menuntut hak-hak dasarnya.

Jakarta, 19 Oktober 2015.

Dewan Pimpinan Pusat
Konfederasi Serikat Nasional
(DPP-KSN)

Presiden

MUKHTAR GUNTUR K
0877-8181-1313

Sekretaris Jenderal

HERMAWAN SUSANTO
0822-2152-8192

Tolak Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV! Lawan Politik Upah Murah!

17 October 2015 – 10:49 am | 590 views

PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL
Nomor : 050/DPP-KSN/X/2015
Tolak Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV
Lawan Politik Upah Murah
Salam hangat penuh solidaritas,
Pada tanggal 15 Oktober, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi IV, yang difokuskan pada masalah …

Pecat Kapolres Tangerang, Adili dan Penjarakan AKP Marpaung, Revisi SK UMP/UMK Atas Kenaikan Harga BBM!

14 December 2014 – 2:53 pm | 1,482 views

PERNYATAAN SIKAP KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL
Nomor : 036/DPP-KSN/XII/2014
Pecat Kapolres Tengerang
Adili dan Penjarakan AKP Marpaung dkk.
Revisi SK UMP/UMK atas kenaikan harga BBM
Bangkitnya perlawanan berbagai unsur organisasi (Buruh, Mahasiswa, Tani, Nelayan, perempuan, miskin kota) terhadap kebijakan Rezim Jokowi-JK, …

Kronologi Kekerasan Aparat Terhadap Aksi Bersama ALTTAR dan KSPSI Kabupaten Tangerang

12 December 2014 – 12:39 pm | 486 views

Kamis, 11 Desember 2014
Jam 08.00 : para peserta aksi mulai berkumpul dengan titik kumpul di depan kantor DPC KSPSI Citra Raya dan massa aksi dari ALTTAR berkumpul di Bundaran 1 Citra Raya.
Jam 10.30 : massa …

Aparat Keamanan Serang Massa Buruh Tangerang

12 December 2014 – 11:18 am | 1,042 views

Pada hari kamis (11/12), aksi Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) yang berlangsung di Kantor Bupati Tangerang berakhir ricuh. Hal itu terjadi di tengah para peserta aksi sedang menikmati lagu-lagu. Tiba-tiba terjadi dorongan dari satpol PP …

ALTTAR Lakukan Long March dan Tutup Tol Tuntut Upah Layak

11 December 2014 – 1:54 pm | 310 views

Kemarin (10/12), ribuan buruh Tangerang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) melakukan aksi menuntut diturunkannya kembali harga BBM serta direvisinya nilai UMK Tangerang Raya yang telah ditetapkan melalui SK oleh …

Kebijakan Penangguhan Upah Minimum dan Hak atas Upah Layak

4 December 2014 – 6:32 pm | 865 views

Abu Mufakhir
Peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)
Sepanjang tahun 2012-2013 terjadi gelombang kebijakan persetujuan penangguhan upah minimum di berbagai wilayah padat industri di Indonesia. Tiga diantaranya terjadi pada propinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Pada …