Berita Federasi Anggota »

Buruh dan Supir Angkot di Tangerang Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

20 November 2014 – 10:08 am | 107 views

Rabu kemarin (19/11), ribuan buruh di Tangerang yang berasal dari berbagai serikat buruh dan organisasi massa melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Organisasi-organisasi itu diantaranya FSBKU-KSN, KSPSI, SBSI 1992, GASPERMINDO, SPN, SBM, KPO-PRP, …

Read the full story »
Wacana

Kategori ini berisi penjelasan mengenai situasi tertentu.

Dokumentasi
Buku
Editorial
Kegiatan

Pernyataan Sikap »

Pernyataan Sikap DPP KSN Dalam Rangka Ultah KSN Ke-3, Bangun Persatuan Gerakan Rakyat Pekerja!

19 November 2014 – 10:06 am | 45 views
Pernyataan Sikap DPP KSN Dalam Rangka Ultah KSN Ke-3, Bangun Persatuan Gerakan Rakyat Pekerja!

PERNYATAAN SIKAP DEWAN PIMPINAN PUSAT KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL

(Disampaikan pada Hari Ulang Tahun KSN, 11 November 2014)

BANGUN PERSATUAN GERAKAN RAKYAT PEKERJA
Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM, Tolak Politik Upah Murah, Tolak UU Pilkada!
Wujudkan Perlindungan Sosial Tanpa Iuran!

Hidup Buruh….
Hidup Rakyat Pekerja Indonesia
KSN : Maju Lawan Menang…!!!

Kawan-kawan seperjuangan,
Tahun ini Konfederasi Serikat Nasional (KSN) genap berusia 3 tahun, KSN didirikan pada tanggal 11-11-2011 oleh federasi serikat buruh yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan harapan menjadi sebagai solusi dari kecemasan terhadap arah gerakan buruh yang dikuasai gerakan serikat buruh kuning untuk memoderasi kekuatan gerakan buruh progresif di Indonesia. Juga dari gerakan buruh yang mengaku-ngaku progresif, tapi di satu sisi berkolaborasi dengan kekuatan borjuasi yang menguasai partai-partai politik. Sekalipun tetap ada yang bertahan dalam gerakan progresif namun skala perlawanannya masih sangat kecil.

Dengan bercita-cita menyatukan gerakan buruh Indonesia bersama dengan gerakan rakyat lainnya yang memiliki tujuan yang sama, yakni melawan dan menghancurkan sistem kapitalisme. Mari kita refleksikan kembali perkembangan gerakan buruh di Indonesia. Privatisasi, sistem kontrak/outsourcing, union busting dan upah murah masih saja berlangsung walaupun tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusian.

Aksi-aksi buruh belakangan ini hanya menuntut perlindungan dasar bagi buruh, yakni “setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” sebagaimana amanah dari pendirian Negara ini. Tetapi, pengusaha membalas dengan tindakan penutupan, relokasi, bahkan ada perusahaan yang buruhnya sementara aksi menuntut hak, namun perusahan pura-pura tutup dan sewa gudang di tempat lain untuk tetap menjalankan produksinya. Yang mereka tidak sadari selama ini adalah bahwa mereka telah merampas hak-hak buruhnya dan merampok sumber daya alam kita.

Dengan demikian KSN mempunyai mandat untuk membangun gerakan dan menyatukan kekuatan kaum buruh yang terpecah-belah, walaupun kaum buruh sebagai sebuah kelas memiliki kepentingan kelas yang sama. Gerakan menyatukan kekuatan kaum buruh harus melalui pembangunan serikat buruh tingkat perusahaan yang kuat, membangun Federasi serikat buruh yang MAJU, membangun Konfederasi yang berLAWAN, dan membangun persatuan gerakan buruh multisektor yang akan mampu meMENANGkan perjuangan kaum buruh Indonesia.

Kawan-kawan seperjuangan,
Sebagai pimpinan pusat KSN, kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan, baik anggota KSN maupun undangan yang menghadiri kegiatan Ulang Tahun Pertama KSN ini. Kepada Federasi anggota KSN di manapun berada yang tak henti-hentinya memperkuat, membangun kekuatan di tingkat basis yang hampir setiap hari serikat buruh anggota di tingkat perusahaan bertambah, ini membuktikan adanya kemajuan kuantitaif dan kualtatif dengan berbagai capaian program organisasi.

Kawan-kawan seperjuangan,
Memang semua kekuatan gerakan buruh yang saat ini teradikalisasi masih harus diuji dalam perjuangan untuk mencapai cita-citanya. Gerakan buruh yang maju dan progresif adalah yang mampu membangun persatuan yang tidak mengenal lelah, mau melampaui batas-batas sektor gerakan dan mampu menggelorakan radikalisasi gerakan buruh, gerakan tani, gerakan nelayan, gerakan perempuan, gerakan masyarakat adat, gerakan miskin kota, dan gerakan-gerakan lainnya yang mengalami eksploitasi kapitalisme. Itulah cita-cita membangun Konfederasi Serikat Nasional yang tidak setengah-setengah. KSN untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat pekerja di Indonesia.

Kawan-kawan seperjuangan,
Pada Ulang Tahun ke III KSN hari ini, kami akan mempertegas kembali tugas kita saat ini ialah memperbanyak propaganda dan pembangunan serikat buruh mulai di tingkat perusahaan hingga konfederasi yang dipelopori para kader maju KSN dimanapun berada. Selain itu, propaganda kita adalah untuk menelanjangi kebohongan-kebohongan kaum pro-kapitalis yang menggunakan media massa untuk menyesatkan kebenaran realitas. Contoh, Pemerintah menginginkan kenaikan harga BBM, argumentasi yang muncul untuk mem-back-up” keinginannya adalah bahwa subsidi BBM yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat selama ini salah sasaran. Yaitu penikmat subsidi BBM adalah kelas menengah ke atas yang jumlahnya hanya sekitar 6%. Namun, hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa dari total jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai 53, 4 juta, sebanyak 82% adalah kendaraan roda dua yang pemiliknya adalah kelas menengah bawah. Sedang data SUSENAS menemukan bahwa sekitar 2% BBM bersubsidi digunakan oleh kalangan orang kaya, 6% kelompok menengah atas, 27% digunakan kelompok menengah dan 65% (paling banyak)digunakan oleh kelompok menengah bawah dan orang miskin. Dari data ini jelas bahwa kenaikan harga BBM akan berimbas pada kebanyakan rakyat. Sehingga penjelasan yang menggambarkan bahwa subsidi BBM salah sasaran, adalah salah besar dan kebohongan-kebohongan seperti ini harus di lawan!

Saat ini, Rezim Jokowi-JK berusaha mengkompensasikan kenaikan harga BBM dengan mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tetapi, hak buruh tidak bisa ditukar-tukar seperti itu. Baik hak atas BBM murah maupun hak atas kesehatan, keduanya harus dipenuhi. Lagipula, KIS bukan solusi atas problem kesehatan buruh. KIS hanyalah “merek baru” dari SJSN/BPJS yang sejatinya merupakan bisnis asuransi berkedok pelayanan kesehatan.

Kawan-kawan seperjuangan,
Selain rencana kenaikan harga BBM, ruang demokrasi yang ada semakin dipersempit. Belum lama ini, lahir UU Pilkada yang menetapkan bahwa Pilkada tidak lagi melibatkan rakyat secara langsung, melainkan hanya melibatkan DPRD. UU ini tentu saja merugikan rakyat dan buruh, karena walau bagaimanapun, Pilkada langsung telah menjadikan rakyat dan buruh memiliki posisi tawar secara langsung terhadap para kepala daerah. Sementara, dalam Pilkada tidak langsung, ikatan tanggung jawab kepala daerah terpilih adalah kepada DPRD dan bukan kepada rakyat secara langsung. Dampaknya, kepala daerah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan anti-rakyat dan anti-buruh tanpa harus khawatir tidak akan terpilih lagi selanjutnya. Selain itu, Pilkada tidak langsung telah menutup peluang gerakan buruh untuk mencalonkan Kepala Daerah yang berasal dari gerakan buruh (calon independen).

Kawan-kawan seperjuangan,
Konfederasi Serikat Nasional (KSN) berpandangan terkait dengan rencana pemerintah mencabut subsidi/menaikkan harga BBM dan pengebirian demokrasi dengan UU Pilkada maka kami menyatakan:

  1. Menolak dengan tegas kenaikan harga BBM! Selesaikan persoalan defisit APBN dengan menerapkan pajak progresif atas keuntungan perusahaan dan nasionalisasi migas serta aset-aset vital lainnya agar pendapatan Negara bertambah
  2. Menolak untuk di berlakukan UU Pilakada dan tetap di jalankan Pilkada lansung.

Kawan-kawan seperjuangan,
Sebagai konfederasi serikat buruh tentunya kami kembali mempertegas bahwa sikap KSN sebelum Jokowi-JK di lantik menjadi presiden dan wakil, kami telah menyampaikan berbagai persoalan perburuhan di Indonesia yang kami anggap sebagai rekomendasi. Dan pada kesempatan Ulang Tahun KSN yang ke III ini kami kambali menegaskan untuk segera di realisasikan oleh rezim Jokowi-JK sebagai berikut :

1. Upah Layak Bagi Buruh/Pekerja

Ada dua persoalan yang hendak kami ajukan terkait upah. Pertama, persoalan komponen KHL yang menjadi basis dari upah minimumdan diatur oleh Permenaker No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Komponen yang diatur oleh Permenaker itu menurut kami tidak layak. Kedua, persoalan penangguhan upah minimum, yang suka disalahgunakan oleh pengusaha dan menjadi lahan jual-beli izin penangguhan upah.

2. Hapus dan Berantas Mafia Outsourcing
Merujuk pada laporan ILO, sejak 2006-2011, jumlah buruh/pekerja tetap di sektor formal di Indonesia berkurang drastis menjadi hanya 35%. Artinya, terjadi perluasan penggunaan buruh/pekerja tidak tetap (outsourcing, kontrak, harian lepas, dan semacamnya). Sementara itu, data Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) menunjukkan bahwa bisnis outsourcing melesat tajam.

3. Jaminan Pengangguran Bagi Korban PHK
PHK merupakan masalah klasik perburuhan. Menurut catatan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), sebuah LSM yang bergerak di bidang perburuhan, selama semester I tahun 2011, terjadi PHK terhadap 29.023 buruh melalui 51 konflik industrial. Dari ke-51 konflik tersebut, terdapat 16.307 orang buruh dirumahkan, dan yang diancam PHK sebesar 7.400 orang. Dari sisi sektor industri, lima sektor yang paling banyak melakukan PHK adalah Tekstil; Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM); Perdagangan Umum dan Jasa; Transportasi dan Komunikasi, serta Perkayuan dan Kehutanan.

4. Hentikan Intervensi Aparat dan Paramiliter dalam Konflik Industrial
Sepanjang tahun 2012-2014, terjadi bermacam tindak kekerasan terhadap buruh, baik oleh aparat keamanan maupun preman. Pada 2012, terjadi tiga kasus dimana oknum TNI masuk ke dalam pabrik untuk membubarkan aksi mogok kerja. Masih di tahun yang sama, terjadi pengerahan dan tindak kekerasan kepolisian dalam pembubaran mogok kerja PT Toppan dan PT Indofood.

5. Hentikan Pemberangusan Serikat (Union Busting)
Pemberangusan serikat buruh adalah suatu praktik di mana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghentikan aktivitas serikat buruh di perusahaannya. Upaya perusahaan dan pengusaha ini memiliki bentuk yang bermacam-macam dengan berbagai macam cara dan alasan. Sekarang ini, praktik pemberangusan serikat semakin meningkat karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh pejabat atau instansi yang seharusnya menjaga dan mengawasi pelaksanaan hak berserikat bagi buruh yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

6. Kesehatan Gratis / Kartu Indonesia Sehat (KIS)
KIS yang di kampanyekan Jokowi-JK saat Pilpres, kami meminta agar dalam pelaksanaan program dapat menanggung keluarga buruh dengan hitungan lima (5) anggota keluarga (bukan hitungan lajang. KIS dapat dipergunakan untuk pemeriksanaan kesehatan reproduksi perempuan, baik untuk buruh perempuan maupun Isteri buruh. Dengan adanya KIS, maka kami meminta agar BPJS Kesehatan tidak diberlakukan lagi.

7. Pendidikan Gratis / Kartu Indonesia Pintar (KIP)
KIP yang di kampanyekan Jokowi-JK saat Pilpres, kami meminta agar dalam pelaksanaan program KIP bukan hanya memfasilitasi pembayaran SPP, melainkan juga memfasilitasi pembayaran buku, alat tulis sekolah murid, seragam, sepatu dan transportasi. KIP dibiayai oleh pemerintah berlaku sejak anak buruh sekolah TK sampai dengan SLTA. Adapun bagi anak buruh yang berprestasi kita meminta fasilitas bea siswa ke perguruan tinggi.

8. Pemukiman untuk Buruh
Pemukiman bagi buruh khususnya di kawasan industri adalah sebuah keharusan, dengan melihat kondisi rill hari ini. Di sekitar kawasan industri di mana pemukiman buruh sangat padat dan memprihatinkan.Pembangunan pemukiman juga harus mementingkan kesehatan lingkungan, seperti sanitasi, sampah, akses terhadap air bersih, bebas dari nyamuk, dan taman bermain anak-anak. Buruh harus memiliki rumah dalam pemukiman dengan cara pembayaran 50% subsidi dari pemerintah dan 50% subsidi dari perusahaan di mana buruh bekerja.

9. Masalah Khusus: Buruh Perempuan

Buruh perempuan terhitung 80% di kawasan industri manufaktur (padat karya), sedangkan tenaga buruh perempuan terikat di dua tempat kerja, yakni di dalam rumah tangga dan di perusahaan. Beban ini mengakibatkan melemahnya kesehatan reproduksi perempuan (yang mengakibatkan AKI tinggi, anak dan ibu kurang gizi), lemahnya kapasitas pengetahuan dan ketrampilan mereka, terancam kekerasan seksual, tidak memiliki kesempatan untuk pemulihan tenaga dan emosi sebagai hal yang terpenting bagi manusia. Buruh perempuan menghabiskan 12 jam untuk kerja di perusahaan dan 6 jam untuk kerja rumah tangga, sisanya yang 4 jam untuk tidur, karena kami meminta :

  1. Pemerintah meringankan beban kerja rumah tangga buruh perempuan dengan memfasilitasi pembangunan day care centre (tempat penitipan anak) untuk anak buruh.
  2. Pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk membangun fasilitas menyusui atau memerah air susu bagi buruh perempuan di kawasan industri yang diperlengkapi dengan tempat penyimpanan air susu.
  3. Menyertakan buruh perempuan dalam program KIS, yang meliputi pemeriksanaan kesehatan reproduksi, pelayanan dan pemberian alat kontrasepsi gratis tetapi berkualitas, perawatan kehamilan, melahirkan dan pasca-melahirkan.
  4. Menyertakan buruh perempuan yang tidak berkeluarga dalam program KIS dengan fasilitas seperti buruh perempuan yang berkeluarga.
  5. Tidak ada diskriminasi usia dan status perkawinan bagi perempuan untuk tetap bekerja di perusahaan.
  6. Pemerintah membangun crisis centre di kawasan industri guna melayani buruh perempuan korban kekerasan maupun yang mengalami stres.

10. Tolak Privatisasi BUMN
Pemerintahan Megawati dan Pemerintahan SBY terkenal dengan mem-privatisasi BUMN, misalnya Megawati yang tidak dilupakan oleh bangsa kita adalah di jualnya Indosat, begitupun SBY melakukan pripatisasi puluhan BUMN selamat 10 tahun menjabat sebagai presiden. Karena itu, kami meminta agar pemerintah Jokowi-JK untuk membatalkan dan tidak melakukan kebijakan privatisasi, terutama untuk perusahaan yang merupakan aset negara dan untuk hajat hidup orang banyak (terutama yang miskin), seperti air, listrik, tambang, migas, farmasi, pendidikan, rumah sakit. Kebijakan privatisasi itu mengingkari Trisakti, dan karena itu kami menuntut agar perusahaan yang telah diprivatisasi, seperti PLN dan PDAM contohnya, dinasionalisasi oleh pemerintah Jokowi-JK.

Kawan-kawan seperjuangan,
Akhirnya, pada kesempatan ini, ulang tahun pertama KSN, kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Partai Rakyat Pekerja (PRP), SEMAR UI, FORMASI, dan unsur-unsur masyarakat yang berketetapan untuk mendukung pembangunan persatuan gerakan buruh yang berkarakter pembebasan rakyat pekerja Indonesia.

Jakarta 11 November 2014

DEWAN PIMPINAN PUSAT KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL
TtdMukhtar
MUKHTAR GUNTUR K
Presiden
TtdHermawan
HERMAWAN SUSANTO
Sekretaris Jenderal

Rekomendasi KSN untuk Penyelesaian Masalah Perburuhan Indonesia kepada Jokowi-JK

13 September 2014 – 12:07 am | 191 views
Rekomendasi KSN untuk Penyelesaian Masalah Perburuhan Indonesia kepada Jokowi-JK

Nomor : 34/DPP-KSN/IX/2014
Sifat : Penting
Lamp : —
Perihal : Rekomendasi Penyelesaian Masalah Perburuhan Indonesia
Kepada Yth,
Joko Widodo dan HM. Jusuf Kalla
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014-2019
Di – Kantor Transisi Jokowi-JK
Jakarta Pusat.
Masalah perburuhan di Indonesia, sejak rezim Soeharto, …

Berikan Hak – Hak para Buruh Tunjangan Hari Raya ( THR ) Adalah hak buruh yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Bangun POSKO Perjuangan THR

29 July 2013 – 3:42 pm | 480 views

 
PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT – KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL
( DPP – KSN )
No: 008/PS/DPP-KSN/e/VI/2013
 
Berikan Hak – Hak para Buruh
Tunjangan Hari Raya ( THR ) Adalah hak buruh yang harus dipenuhi oleh Pengusaha
Bangun POSKO Perjuangan THR
Salam Rakyat …

PERNYATAAN SIKAP DEWAN PIMPINAN PUSAT – KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL

29 July 2013 – 3:38 pm | 223 views

 
PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT – KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL
( DPP – KSN )
No: 008/PS/DPP-KSN/e/VI/2013
 
Berikan Hak – Hak para Buruh
Tunjangan Hari Raya ( THR ) Adalah hak buruh yang harus dipenuhi oleh Pengusaha
Bangun POSKO Perjuangan THR
Salam Rakyat …

PERNYATAAN SIKAP DEWAN PIMPINAN PUSAT – KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL Berikan Hak – Hak para Fasilitator PNPM Negara Harus Bertanggungjawab Atas Persoalan Ketenagakerjaan

10 July 2013 – 1:25 pm | 236 views

 
PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT – KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL
( DPP – KSN )
No: 002/PS/DPP-KSN/e/VI/2013
 
Berikan Hak – Hak para Fasilitator PNPM
Negara Harus Bertanggungjawab Atas Persoalan Ketenagakerjaan
 

Salam Rakyat Pekerja,
Pada sabtu 22/6/2013, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi resmi …

Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Pusat – Konfederasi Serikat Nasional ( DPP-KSN )

10 July 2013 – 10:53 am | 207 views

 
PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT  - KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL
( DPP-KSN )
No: 001/PS/DPP-KSN/e/VI/2013
 
RUU Ormas, Akal Busuk Pembungkaman Kembali Gerakan Rakyat
Tolak, Bangun Persatuan Gerakan Rakyat
Salam rakyat pekerja
Rencana pemerintah untuk membuat UU Ormas ternyata tidak main-main, pada hari Selasa, …

“Aku Menyebutmu Furo” : Ary Juliant – lirik: Ajeng Kesuma

22 March 2013 – 12:15 pm | 299 views

aku menyebutmu furo..
pengembara yang meniti hidup di garis kematian..
jejakmu meninggalkan nyanyian jiwa..
bagi kehidupan yang berganti,
pencarianmu memahatkan kisah..
pada ceruk-ceruk hati yang luka,
hasratmu adalah gunung karang yang membara,
aku menamakanmu furo..
pengembara yang memberontak
dan berjalan di garis kematian,
jauh dalam …