Berita Federasi Anggota »

Demo Buruh FSPK KSN Sempat Jadikan Kemacetan

Demo Buruh FSPK KSN Sempat Jadikan Kemacetan

13 September 2014 – 12:49 am | 35 views

Sekitar 500 buruh pendemo yang kebanyakan perempuan melakukan aksi demo di depan Pabrik CV Vhileo, Jalan Laswi No 43, Cihaneut,desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Selasa (31/7) siang. Sebelumnya ratusan buruh pedemo yang tergabung dalam …

Read the full story »
Wacana

Kategori ini berisi penjelasan mengenai situasi tertentu.

Dokumentasi
Buku
Editorial
Kegiatan

Dokumentasi, Editorial, Pernyataan Sikap, Wacana »

Rekomendasi KSN untuk Penyelesaian Masalah Perburuhan Indonesia kepada Jokowi-JK

13 September 2014 – 12:07 am | 41 views
Rekomendasi KSN untuk Penyelesaian Masalah Perburuhan Indonesia kepada Jokowi-JK

Nomor : 34/DPP-KSN/IX/2014
Sifat : Penting
Lamp : —
Perihal : Rekomendasi Penyelesaian Masalah Perburuhan Indonesia

Kepada Yth,
Joko Widodo dan HM. Jusuf Kalla
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014-2019
Di – Kantor Transisi Jokowi-JK
Jakarta Pusat.

Masalah perburuhan di Indonesia, sejak rezim Soeharto, Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati hingga rezim Susilo Bambang Yudoyono belum menemui jalan keluar, bahkan semakin suram. Pemutusan hubungan Kerja (PHK), mutasi, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap pengurus serikat buruh/pekerja, upah murah, sistem kerja kontrak, outsorucing, dan lain-lain menjadi masalah besar dalam dunia perburuhan di Indonesia.

Situasi perburuhan semakin di perparah dengan tiga paket kebijakan ketenagakerjaan oleh pemerintahan Soeharto menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan IMF 1997, dengan tujuan menderegulasi Undang-Undang Perburuhan di Indonesia dan melahirkan (UU No 21 Tahun 2000, UU No 13 Tahun 2003, dan UU No 2 Tahun 2004) yang diarahkan untuk menciptakan pasar tenaga kerja, labour market flexibility (LMF). Sejak saat itu, hubungan perburuhan di Indonesia dibuat sefleksibel mungkin, termasuk kemudahan melakukan mutasi, intimidasi, kriminalisasi, upah murah, sistem kerja kontrak dan outsorucing. Jelaslah, kebijakan ini hanya untuk memberikan keuntungan bagi para pemilik modal saja. Dari penciptaan pasar tenaga kerja yang fleksibel membuat kondisi buruh/pekerja di Indonesia semakin buruk.

Belum lagi pengangguran berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran per Februari 2013 mencapai 7,17 juta orang atau 5,92 persen dari jumlah angkatan kerja di Indonesia sebesar 121,2 juta orang. Pada Agustus 2011, dalam sebuah laporan bertajuk “Poverty in Asia and the Pacific: An Update”, ADB melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 43,07 juta jiwa jika menggunakan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar PPP (Purchasing Power Parity/Paritas Daya Beli), atau meningkat sebesar 3,31 juta jiwa jika dibandingkan dengan kondisi 2008 (jumlah penduduk miskin sebesar 40,36 juta jiwa).

Dampaknya adalah meningkatnya kemiskinan dan barisan pengangguran yang diciptakan dengan sistematis dan terstruktur sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai kelebihan penduduk relatif (relative surplus population), yakni munculnya komoditi baru, yaitu tenaga kerja murah secara massal. Politik upah murah dengan basis penciptaan kelebihan penduduk relatif ini, sedang dan akan terus berlangsung. Maka teranglah bahwa negeri ini mengalami apa yang disebut sebagai kerapuhan ekonomi nasional, tanpa pondasi yang kokoh untuk pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Dasar pembangunan nasional adalah utang luar negeri dan penggadaian seluruh kekayaan alam kepada pemodal-pemodal swasta.

Tenaga kerja murah, sumber daya alam yang melimpah dan pasar yang menguntungkan, itulah kata kunci yang telah kita ketahui bersama dan dipertahankan oleh pemerintah saat ini untuk melayani tuan-tuan pemilik modal swasta. Kita semua juga telah mengetahui program ambisius Pemerintah SBY memaksakan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Tujuannya jelas sekali adalah menggadaikan kekayaan alam nasional yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia ke pengusaha-pengusaha multi-nasional dan transnasional.

Dengan MP3EI dan Pokok-Pokok Paket Kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi yang mengedepankan investasi, dan dengan keterbatasan infrastruktur, kurangnya daya listrik, jalan yang jauh dari memadai, banyak pelabuhan yang tak terurus, banyak gedung sekolah yang rusak, air bersih terbatas, irigasi yang dibiarkan hancur dan penggusuran ruang kelola rakyat, khususnya di pedesaan, jelas akan memperparah kehidupan rakyat pekerja secara keseluruhan. Lebih di perparah lagi di negeri yang subur ini juga mengimpor beras, kedelai, daging sapi, garam dan kebutuhan pangan lain yang jelas hanya menguntungkan elit oligarki politik yang berkuasa saat ini.

Masalah di atas pada akhirnya menghadirkan implikasi buruk dalam pembangunan hukum perburuhan/ketenagakerjaan di Indonesia. Bila ditelusuri lebih jauh dapatlah disimpulkan bahwa akar dari semua masalah perburuhan adalah karena ketidakjelasan politik perburuhan/ketenagakerjaan nasional. Sekalipun UUD 45 menjamin khususnya pasal 27 dan pasal 34 telah memberikan amanat yang cukup jelas bagaimana seharusnya negara memberikan perlindungan terhadap buruh/ pekerja. Indonesia juga sejak tahun 1998 meratifikasi semua konvensi dasar ILO (a basic human rights conventions) yaitu; kebebasan berserikat dan berunding, larangan kerja paksa, penghapusan diskriminasi kerja, batas minimum usia kerja anak, larangan bekerja di tempat terburuk.

Oleh Karena itu, Konfederasi Serikat Nasional (KSN) sebagai salah satu organisasi buruh yang ada di Indonesia, merekomedasikan kepada Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan HM. Jusuf Kalla, sebagai pengemban mandat rakyat, untuk mempertimbangkan rekomendasi penyelesaian perburuhan Indonesia sebagai berikut :

1. Upah Layak Bagi Buruh/Pekerja

Ada dua persoalan yang hendak kami ajukan terkait upah. Pertama, persoalan komponen KHL yang menjadi basis dari upah minimumdan diatur oleh Permenaker No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Komponen yang diatur oleh Permenaker itu menurut kami tidak layak. Kedua, persoalan penangguhan upah minimum, yang suka disalahgunakan oleh pengusaha dan menjadi lahan jual-beli izin penangguhan upah.

1.1. Revisi Permenaker No. 13 Tahun 2012 Tentang Komponen KHL

Seringkali Ketetapan Upah Minimum (KUM) yang dikeluarkan oleh Gubernur memiliki angka lebih rendah dari rekomendasi Dewan Pengupahan. Padahal, angka rekomendasi itu sendiri nilainya berada di bawah hasil survei KHL. KHL itu sendiri, nilai dan komponennya berada di bawah standar hidup layak, yang memaksa buruh terus berada dalam kondisi subsisten (bertahan hidup). Selain itu, mekanisme penghitungan KHL tidak pernah mempertimbangkan potensi inflasi tahun selanjutnya, sehingga sejak diterapkan pada awal tahun, nilai upah minimum sudah tergerus oleh laju inflasi. Akibatnya adalah turunnya upah riil dan daya beli buruh.

Kualitas beberapa komponen KHL jauh dari kata layak. Misalnya, kebutuhan air bersih bagi pekerja yang hidup di perkotaan. Dalam KHL, ditetapkan bahwa kebutuhan air 1 orang pekerja dalam 1 bulan sebesar 2 meter kubik (1000 liter per bulan per orang).[1] Padahal, menurut UNESCO, hak atas air bersih per orang sama dengan 150 liter per hari atau 4500 liter per bulan. Hal ini menggambarkan bagaimana kebutuhan hidup dalam standar KHL ditempatkan jauh di bawah standar hidup layak.

Karenanya, sudah saatnya Permenakertrans No. 13 Tahun 2012 direvisi, baik dari sisi jumlah komponen maupun kualitas komponennya. Dan proses revisi Permenaker ini harus melibatkan partisipasi serikat-serikat buruh sebagai organisasi yang merepresentasikan kepentingan buruh. Revisis dilakukan memenuhi kebutuhan layak untuk menetapkan upah layak agar ketertinggalan upah buruh/pekerja Indonesia di Asean tidak semakin jauh, seperti upah minimum Thailand Rp 3,2 Juta, Philipina Rp 3,6 Juta, Malaysia Rp 3,2 Juta apalagi kita akan masuk pasar tunggal Asean (AFTA/MEA).

1.2. Cabut Kepmen No. 231/MEN/2003 TentangPenangguhan Upah Minimum

Saat ini, Menteri Perindustrian menginginkan Kepmen No. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum direvisi dengan tujuan mempermudah pengajuan penangguhan upah minimum.

Padahal sistem penangguhan pelaksanaan upah minimum yang sekarang saja telah memicu terjadinya berbagai pelanggaran hak buruh di tingkat perusahaan, khususnya hak atas upah layak. Pada prakteknya perusahaan seringkali melakukan berbagai pelanggaran terhadap aturan tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum, yang bertujuan untuk mempermudah pengajuan penangguhan upah minimum.

Di Jakarta, misalnya, terjadi berbagai praktek manipulasi. Disnaker seringkali melakukan pertemuan-pertemuan tertutup di hotel untuk memproses pengajuan penangguhan upah minimum. Pada pertemuan tersebut, data-data yang menjadi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan diduga kuat dimanipulasi. Data tersebut setidaknya terdiri dari data keuangan, jumlah pekerja, dan surat persetujuan dari pekerja.

Misalnya, data persetujuan dari 70% pekerja yang setuju ditangguhkan di Jakarta. Forum Buruh DKI menemukan berbagai bukti dimana perusahaan-perusahaan di KBN Cakung memanipulasi persetujuan dari pekerjanya, bahkan melakukan berbagai tindakan pemaksaan terhadap pekerja, seperti memberikan blanko kosong, mengintimidasi, melarang pekerja pulang jika belum menandatangani surat persetujuan, mengancam akan diputus kontraknya, sampai menyekap pekerja di kamar mandi.[2]

Karenanya, Kepmen No. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum harus dicabut, karena rentan untuk disalahgunakan dan membuka ruang bagi praktek jual-beli izin penangguhan upah minimum. Selain itu, bagi perusahaan-perusahaan marjinal yang jumlah pekerjanya di bawah 20 orang dan masuk dalam kategori UKM, sudah ada aturan hukum sendiri, yang memperbolehkan mereka untuk membayar upah pekerjanya di bawah ketentuan upah minimum. Artinya, sistem penangguhan upah sudah tidak relevan.

2. Hapus dan Berantas Mafia Outsourcing

Merujuk pada laporan ILO, sejak 2006-2011, jumlah buruh/pekerja tetap di sektor formal di Indonesia berkurang drastis menjadi hanya 35%. Artinya, terjadi perluasan penggunaan buruh/pekerja tidak tetap (outsourcing, kontrak, harian lepas, dan semacamnya). Sementara itu, data Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) menunjukkan bahwa bisnis outsourcing melesat tajam.

Di kota-kota industri seperti Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan lain-lain, semakin banyak perusahaan outsourcing yang beroperasi secara lokal, namun menyalurkan tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan internasional. Banyak diantaranya yang beroperasi secara ilegal, yakni tidak terdaftar dan tidak mendapatkan surat penunjukan dari Disnaker. Menurut data ABADI, dari 12.000 perusahaan outsourcing di Indonesia, hanya 6230 perusahaan yang beroperasi secara legal.

Dari 5770 perusahaan outsourcing yang beroperasi secara ilegal, terdapat 338.500 buruh/pekerja. Mereka terkena pemotongan upah lebih besar dari pekerja outsourcing yang legal. Mereka juga bekerja pada bagian inti produksi dan tidak kunjung diangkat menjadi buruh/pekerja tetap sekalipun sudah bekerja lebih dari 2 tahun atau 1 kali perpanjangan kontrak kerja (sesuai UUK No. 13 Tahun 2003). Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan Jamsostek, tidak mendapatkan upah sesuai UMK, dan mengalami pelanggaran hak-hak dasar buruh lainnya.

Namun, sampai saat ini, nyaris tidak ada tindakan apapun dari pihak Disnaker terhadap perusahaan-perusahaan ilegal tersebut. Bahkan pihak pemerintah memiliki datanya saja tidak. Banyak perusahaan outsourcing ilegal di tingkat lokal dimiliki oleh personalia perusahaan, pensiunan TNI, lurah, dan anggota DPRD. Bahkan ada pejabat Disnaker yang memiliki perusahaan outsourcing yang beroperasi secara ilegal.

Karenanya, kami mendesak pemerintahan Jokowi untuk melakukan pemberantasan perusahaan-perusahan outsourcing yang beroperasi secara ilegal tersebut. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga perlu menindaklanjuti Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI yang memerintahkan kepada perusahaan-perusahaan BUMN untuk membuat program kerja tentang pengangkatan buruh/pekerja outsourcing menjadi buruh/pekerja tetap di perusahaan BUMN tanpa syarat sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN RI No. SE-02/MBU.2014. Perintah yang sampai sekarang tidak pernah dieksekusi oleh BUMN-BUMN.

3. Jaminan Pengangguran Bagi Korban PHK

PHK merupakan masalah klasik perburuhan. Menurut catatan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), sebuah LSM yang bergerak di bidang perburuhan, selama semester I tahun 2011, terjadi PHK terhadap 29.023 buruh melalui 51 konflik industrial. Dari ke-51 konflik tersebut, terdapat 16.307 orang buruh dirumahkan, dan yang diancam PHK sebesar 7.400 orang. Dari sisi sektor industri, lima sektor yang paling banyak melakukan PHK adalah Tekstil; Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM); Perdagangan Umum dan Jasa; Transportasi dan Komunikasi, serta Perkayuan dan Kehutanan.[3]

Korban PHK biasanya mengalami jeda waktu tertentu sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Selama jeda waktu itu, pemenuhan kebutuhan mereka perlu dijamin. Di beberapa negara Eropa, terdapat kebijakan perlindungan sosial oleh negara untuk mereka yang menganggur. Jokowi perlu mengeluarkan kebijakan jaminan pengangguran untuk para korban PHK agar kehidupan mereka terjamin sebelum mendapatkan pekerjaan baru.

4. Hentikan Intervensi Aparat dan Paramiliter dalam Konflik Industrial

Sepanjang tahun 2012-2014, terjadi bermacam tindak kekerasan terhadap buruh, baik oleh aparat keamanan maupun preman. Pada 2012, terjadi tiga kasus dimana oknum TNI masuk ke dalam pabrik untuk membubarkan aksi mogok kerja. Masih di tahun yang sama, terjadi pengerahan dan tindak kekerasan kepolisian dalam pembubaran mogok kerja PT Toppan dan PT Indofood.

Pada 2013, kita juga menyaksikan adanya kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok preman terhadap buruh yang melakukan Mogok Nasional II di Bekasi. Sementara di tahun 2014, terjadi pengerahan dan tindak kekerasan aparat kepolisian resort Sragen dalam kasus mogok kerja PT DMST Sragen.

Selain itu, terjadi pula kerjasama KBN Cakung dan Mabes TNI dalam pengamanan kawasan industri. Kemudian, dikeluarkan kebijakan yang menetapkan beberapa kawasan industri dan perusahaan sebagai objek vital nasional. Kebijakan ini menghambat kebebasan berserikat karena melarang serikat buruh/buruh melakukan aksi industrial (termasuk mogok kerja) di tempat kerja dan atau kawasan industri, padahal mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang dilindungi oleh UU 21/2000 dan konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat yg telah diratifikasi oleh Indonesia.

Seluruh aksi mogok di atas merupakan aksi industrial (pemogokan) yang sah dan sesuai aturan hukum serta merupakan hak dasar para buruh/pekerja. Kami meminta Jokowi untuk menghentikan praktik-praktik intimidasi dan pembubaran paksa dengan kekerasan yang dilakukan oleh negara (Kepolisian serta TNI) dan kelompok preman terhadap aksi industrial, serta menjauhkan kepolisian dan TNI, serta kelompok preman dari urusan-urusan hubungan industrial. Kami meminta Jokowi untuk melindungi hak kebebasan berserikat dimana di dalamnya termasuk hak buruh/ pekerja untuk melakukan mogok kerja (aksi industrial) secara sah, sebagaimana diatur dalam UU 21/2000.

5. Hentikan Pemberangusan Serikat (Union Busting)

Pemberangusan serikat buruh adalah suatu praktik di mana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghentikan aktivitas serikat buruh di perusahaannya. Upaya perusahaan dan pengusaha ini memiliki bentuk yang bermacam-macam dengan berbagai macam cara dan alasan. Sekarang ini, praktik pemberangusan serikat semakin meningkat karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh pejabat atau instansi yang seharusnya menjaga dan mengawasi pelaksanaan hak berserikat bagi buruh yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

Komite Solidaritas Nasional (KSN) mencatat bahwa selama tahun 2005-2009, terdapat sekitar 28 kasus pemberangusan serikat buruh/pekerja. Pemberangusan terjadi tanpa mengenal batas sektor. Di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya, union busting dialami oleh Serikat Pegawai Bank Mandiri, Serikat Pekerja Dok Kodja Bahari, dan Serikat Pekerja PLN. Kemudian, di sektor media, menurut catatan KSN, union busting sudah terjadi sejak tahun 2002. Di antaranya yang dialami oleh Serikat Pekerja Antara, Serikat Pekerja Jakarta News FM, dan Perkumpulan Karyawan Warta Kota (PKWK).

Sejak disahkannya UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, setiap tindakan pemberangusan serikat merupakan tindak pidana yang dapat dihukum. Begitu pula, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi. Dengan adanya aturan seperti itu, praktek pemberangusan serikat seharusnya sudah lenyap dari bumi Indonesia. Namun, pada kenyataannya hal yang sebaliknya justru terjadi.

Pembiaran pemerintah kepada pengusaha merupakan penyebab mengapa pemberangusan serikat masih terus terjadi. Pembiaran ini dilakukan oleh negara melalui berbagai institusinya. Di antaranya adalah Departemen Tenaga Kerja sebagai institusi yang seharusnya melakukan pengawasan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum.

Oleh sebab itu, kami meminta kepada Jokowi sebagai Presiden untuk memerintahkan jajaran pemerintahannya agar melaksanakan amanat undang-undang dan menegakkan hak konsitusional kaum buruh untuk berserikat dan memperoleh kesejahteraan. Kami juga meminta kepada Jokowi agar mendorong kepolisian membentuk unit khusus yang menangani kasus pemberangusan serikat.

6. Kesehatan Gratis/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

KIS yang di kampanyekan Jokowi-JK saat Pilpres, kami meminta agar dalam pelaksanaan program dapat menanggung keluarga buruh dengan hitungan lima (5) anggota keluarga (bukan hitungan lajang. KIS dapat dipergunakan untuk pemeriksanaan kesehatan reproduksi perempuan, baik untuk buruh perempuan maupun Isteri buruh. Dengan adanya KIS, maka kami meminta agar BPJS Kesehatan tidak diberlakukan lagi. Sebagai catatan : BPJS kesehatan merupakan kebijakan yang memberatkan kaum buruh, karena buruh harus membayar premi — baik untuk pribadi maupun keluarga. Kebijakan sebelum BPJS kesehatan adalah Jamsostek (JPK) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, premi dibayar perusahaan. Jaminan sosial versi BPJS kesehatan dan Jamsostek masih memberatkan kaum buruh, kami mendukung porgam KIS dengan ketentuan yang telah kami sebutkan.

7. Pendidikan Gratis / Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KIP yang di kampanyekan Jokowi-JK saat Pilpres, kami meminta agar dalam pelaksanaan program KIP bukan hanya memfasilitasi pembayaran SPP, melainkan juga memfasilitasi pembayaran buku, alat tulis sekolah murid, seragam, sepatu dan transportasi. KIP dibiayai oleh pemerintah berlaku sejak anak buruh sekolah TK sampai dengan SLTA. Adapun bagi anak buruh yang berprestasi kita meminta fasilitas bea siswa ke perguruan tinggi.

8. Pemukiman untuk Buruh

Pemukiman bagi buruh khususnya di kawasan industri adalah sebuah keharusan, dengan melihat kondisi rill hari ini. Di sekitar kawasan industri di mana pemukiman buruh sangat padat dan memprihatinkan. Pembangunan pemukiman juga harus mementingkan kesehatan lingkungan, seperti sanitasi, sampah, akses terhadap air bersih, bebas dari nyamuk, dan taman bermain anak-anak. Buruh harus memiliki rumah dalam pemukiman dengan cara pembayaran 50% subsidi dari pemerintah dan 50% subsidi dari perusahaan di mana buruh bekerja.

9. Masalah Khusus: Buruh Perempuan

Buruh perempuan terhitung 80% di kawasan industri manufaktur (padat karya), sedangkan tenaga buruh perempuan terikat di dua tempat kerja, yakni di dalam rumah tangga dan di perusahaan. Beban ini mengakibatkan melemahnya kesehatan reproduksi perempuan (yang mengakibatkan AKI tinggi, anak dan ibu kurang gizi), lemahnya kapasitas pengetahuan dan ketrampilan mereka, terancam kekerasan seksual, tidak memiliki kesempatan untuk pemulihan tenaga dan emosi sebagai hal yang terpenting bagi manusia. Buruh perempuan menghabiskan 12 jam untuk kerja di perusahaan dan 6 jam untuk kerja rumah tangga, sisanya yang 4 jam untuk tidur, karena kami meminta :

  1. Pemerintah meringankan beban kerja rumah tangga buruh perempuan dengan memfasilitasi pembangunan day care centre (tempat penitipan anak) untuk anak buruh.
  2. Pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk membangun fasilitas menyusui atau memerah air susu bagi buruh perempuan di kawasan industri yang diperlengkapi dengan tempat penyimpanan air susu.
  3. Menyertakan buruh perempuan dalam program KIS, yang meliputi pemeriksanaan kesehatan reproduksi, pelayanan dan pemberian alat kontrasepsi gratis tetapi berkualitas, perawatan kehamilan, melahirkan dan pasca-melahirkan.
  4. Menyertakan buruh perempuan yang tidak berkeluarga dalam program KIS dengan fasilitas seperti buruh perempuan yang berkeluarga.
  5. Tidak ada diskriminasi usia dan status perkawinan bagi perempuan untuk tetap bekerja di perusahaan.
  6. Pemerintah membangun crisis centre di kawasan industri guna melayani buruh perempuan korban kekerasan maupun yang mengalami stres.

10. Tolak Privatisasi BUMN

Pemerintahan Megawati dan Pemerintahan SBY terkenal dengan mem-privatisasi BUMN, misalnya Megawati yang tidak dilupakan oleh bangsa kita adalah di jualnya Indosat, begitupun SBY melakukan pripatisasi puluhan BUMN selamat 10 tahun menjabat sebagai presiden. Karena itu, kami meminta agar pemerintah Jokowi-JK untuk membatalkan dan tidak melakukan kebijakan privatisasi, terutama untuk perusahaan yang merupakan aset negara dan untuk hajat hidup orang banyak (terutama yang miskin), seperti air, listrik, tambang, migas, farmasi, pendidikan, rumah sakit. Kebijakan privatisasi itu mengingkari Trisakti, dan karena itu kami menuntut agar perusahaan yang telah diprivatisasi, seperti PLN dan PDAM contohnya, dinasionalisasi oleh pemerintah Jokowi-JK.

Demikian Rekomendasi ini atas perhatian Presiden dan Wakil Presiden lahir dari rakyat dan dipilih langsung mayoritas rakyat Indonesia. Jangan membiarkan Rakyat Pekerja (Buruh) terpinggirkan dan menjadi robot bernyawa para pengusaha.

Jakarta, 11 September 2014

Dewan Pimpinan Pusat
KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL

Presiden

ttd.
MUKHTAR GUNTUR K

Sekretaris Jenderal

ttd.
HERMAWAN SUSANTO

 

Kontak Person:
Mukhtar Guntur K : 0877-8181-1313
Hermawan Susanto : 0813-2209-4737

Berikan Hak – Hak para Buruh Tunjangan Hari Raya ( THR ) Adalah hak buruh yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Bangun POSKO Perjuangan THR

29 July 2013 – 3:42 pm | 446 views

 
PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT – KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL
( DPP – KSN )
No: 008/PS/DPP-KSN/e/VI/2013
 
Berikan Hak – Hak para Buruh
Tunjangan Hari Raya ( THR ) Adalah hak buruh yang harus dipenuhi oleh Pengusaha
Bangun POSKO Perjuangan THR
Salam Rakyat …

PERNYATAAN SIKAP DEWAN PIMPINAN PUSAT – KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL

29 July 2013 – 3:38 pm | 189 views

 
PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT – KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL
( DPP – KSN )
No: 008/PS/DPP-KSN/e/VI/2013
 
Berikan Hak – Hak para Buruh
Tunjangan Hari Raya ( THR ) Adalah hak buruh yang harus dipenuhi oleh Pengusaha
Bangun POSKO Perjuangan THR
Salam Rakyat …

PERNYATAAN SIKAP DEWAN PIMPINAN PUSAT – KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL Berikan Hak – Hak para Fasilitator PNPM Negara Harus Bertanggungjawab Atas Persoalan Ketenagakerjaan

10 July 2013 – 1:25 pm | 200 views

 
PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT – KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL
( DPP – KSN )
No: 002/PS/DPP-KSN/e/VI/2013
 
Berikan Hak – Hak para Fasilitator PNPM
Negara Harus Bertanggungjawab Atas Persoalan Ketenagakerjaan
 

Salam Rakyat Pekerja,
Pada sabtu 22/6/2013, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi resmi …

Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Pusat – Konfederasi Serikat Nasional ( DPP-KSN )

10 July 2013 – 10:53 am | 176 views

 
PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT  - KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL
( DPP-KSN )
No: 001/PS/DPP-KSN/e/VI/2013
 
RUU Ormas, Akal Busuk Pembungkaman Kembali Gerakan Rakyat
Tolak, Bangun Persatuan Gerakan Rakyat
Salam rakyat pekerja
Rencana pemerintah untuk membuat UU Ormas ternyata tidak main-main, pada hari Selasa, …

“Aku Menyebutmu Furo” : Ary Juliant – lirik: Ajeng Kesuma

22 March 2013 – 12:15 pm | 257 views

aku menyebutmu furo..
pengembara yang meniti hidup di garis kematian..
jejakmu meninggalkan nyanyian jiwa..
bagi kehidupan yang berganti,
pencarianmu memahatkan kisah..
pada ceruk-ceruk hati yang luka,
hasratmu adalah gunung karang yang membara,
aku menamakanmu furo..
pengembara yang memberontak
dan berjalan di garis kematian,
jauh dalam …

“Pematang dan Imajinasi tentang Kemerdekaan Petani” (intermezo siang; catatan perjalanan)

22 March 2013 – 12:09 pm | 218 views
“Pematang dan Imajinasi tentang Kemerdekaan Petani” (intermezo siang; catatan perjalanan)

Oleh: Ajeng Kesuma*
Garis di kejauhan yang tampak dalam pandangan saya pada pagi itu, adalah pertemuan hijau bentang sawah dengan putih arakan awan di atasnya.  Pada kejapan mata berikutnya, jejeran bukit dengan beberapa sisinya yang mengalami …